Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Penipuan
Dituding Tipu Hingga 4 Miliar Lebih, Suhendra Chudiharja Diadili
2019-11-07 10:23:16

Tampak Suhendra Chudiharja alias Ahwat saat disidang Pengadilan Negeri.(Foto: BH /sas)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Suhendra Chudiharja alias Ahwat (54) warga Kompleks Cemara Asri, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/11).

Dalam sidang perdana pembacaan dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) Anwar Ketaren yang dibacakan Randi Tambunan, terungkap bahwa korban, Juwan Chandra selaku Direktur PT Bumi Sari Prima harus merugi hingga Rp4,082 miliar.

Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada 2016-2018 terrdakwa dan korban melakukan kerja sama secara lisan bergerak di bidang tepung tapioka. Terdakwa sebagai rekanan kerja mencari konsumen-konsumen untuk memasarkan atau menjualkan hasil produksi tepung tapioka PT Bumi Sari Prima.

"Setiap ada pengantaran barang orderan maka yang menentukan dan menyediakan angkutan untuk pengantaran barang orderan tersebut adalah terdakwa," ungkapnya.

JPU menambahkan, batas waktu penyerahan uang hasil penjualan barang yang diorder terdakwa wajib 20 hari dengan masa waktu tenggang selama 10 hari setelah barang diantar ke konsumen.

Nantinya, terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar 2,5 %.

Namun kenyataannya, seluruh bon faktur orderan tertera dengan jumlah nilai penjualan lebih kurang Rp4,082 miliar dan sudah habis masa waktu penyerahan uang tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan secara lisan, sehingga seluruh uang hasil penjualan barang sudah wajib diserahkan.

"Tetapi terdakwa tidak menyerahkannya sehingga orderan barang pada Oktober 2018 tersebut mencapai Rp4,082 miliar dan jumlah orderan mencapai 455,5 ton yang mana ada sebanyak 24 bon pengantar barang yang belum diserahkan," sebut JPU.

Saksi korban pun bertemu dan menanyakan kepada terdakwa tentang pembayaran hasil orderan tepung tapioka tersebut. Ternyata terdakwa mengakui jika para konsumen sudah membayarkan tagihan pembelian tepung tapioka.

Terdakwa juga mengakui seluruh uang itu digunakan terdakwa. Korban yang merasa tidak senang dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP," sebut JPU.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata, menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi.(bh/sas)


 
Berita Terkait Penipuan
 
Dituding Tipu Hingga 4 Miliar Lebih, Suhendra Chudiharja Diadili
 
Polisi Bongkar Kasus Penipuan CPNS yang Telah Berlangsung Sejak 2010
 
FBI Memburu 'Ratu Penipu Hollywood' yang Mengirim dan Memperdaya Korban ke Jakarta
 
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
 
JPU Tuntut Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda 4 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]