Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Tilang Elektronik
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
2018-12-07 16:57:27

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf.(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan tilang elektronik dengan sistem electronic traffic law enforcement atau E-TLE selama 36 hari, dari 1 November - 6 Desember 2018. Sebanyak 193 kenderaan diblokir.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan, sistem itu mengandalkan kamera CCTV berteknologi canggih yang dipasang di Jalan Medan Merdeka dan Jalan Thamrin.

"Dari 2 lokasi yang terpasang ETLE terjaring 2.581 pelanggaran. Di Jalan Medan Merdeka 586 pelanggaran dan Jalan Thamrim 1.995 pelangar," jelas Kombes Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12).

Kendaraan diblokir apabila tak melakukan tahapan-tahapan dalam sistem tilang elektronik setelah pengendara tersebut melakukan pelanggaran.

Tahapan-tahapan dalam sistem tilang elektronik ini yaitu 3 hari untuk proses konfirmasi, 7 hari untuk proses klarifikasi, dan 7 hari untuk menyelesaikan denda tilang.

"Kami dari pihak lantas konsisten menerapkan peraturan, bagi pelanggar ETLE yang tidak membayar denda akan di blokir," tegasnya.

Jumlah pelanggar yang telah terkonfirmasi sebanyak 679 kenderaan. Sedangkan yang sudah membayar denda tilang sebanyak 439 pemilik kenderaan.

Bagi pelanggar yang terkirim ke penggadilan dan menerima amar putusan dari penggadilan berjumlah 258 pemilik kenderaan.

Penerapan tilang ETLE dilakukan setelah Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan uji coba selama bulan Oktober 2018.(bh/as)


 
Berita Terkait Tilang Elektronik
 
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]