Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Rupiah
Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri
2018-06-03 00:27:36

Diskusi Ramadan & Buka Bersama KAHMI Jaya, Sabtu (2/6)(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar disebabkan kebijakan salah. Ada kebijakan pembangunan infrastruktur tidak tepat.

"Dollar bisa seperti saat ini karena kebijakan salah oleh menteri Jokowi. Mereka asal melakukan pembangunan infrastruktur, padahal bisa saja pembangunan itu tidak tepat," kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy .

Ichsanuddin datang sebagai pembicara dalam diskusi KAHMI Jaya, di Sekretariat Bersama The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6)

Rencana cair pinjaman dari bank dunia pada bulan ini dianggap belum dapat mengatasi semua persoalan. Kata dia, pinjaman tersebut bahkan lebih menjadikan negara semakin terpuruk. Pinjaman luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp.5041 triliun.

"Indonesia jangan main-main soal dollar. Jokowi harus membenarkan surplus. Rencana pinjaman bank dunia dalam waktu dekat USD 300 juta bukan jaminan. Bahkan pinjaman itu bisa menjadikan Indonesia makin hancur. Indonesia dikasi darah tapi tidak menolong," tegas dia.

"Utang luar negeri sekarang Rp.5941 miliar. Guna mengatasi sedikit persoalan ini seharusnya satu dollar sebesar Rp.13700," sambung Ichsanuddin.

Sementara bicara soal imigran gelap dan tenaga kerja asing (TKA), yang banyak masuk ke tanah air. Ichsanudin menilai hal itu jelas keputusan salah.

Pasalnya, disaat negara-negara lain tengah sibuk melakukan pengetatan untuk melindungi kesejahteraan warganya, seperti Inggris dengan brexitnya serta Amerika dengan proteksionisme, Indonesia sebaliknya. Bahkan terbaru Presiden Jokowi memperbolehkan warga negara asing duduki jabatan strategis di BUMN.

Situasi impor TKA saat ini, menurut Ichsanudin, gejalanya mirip dengan situasi di Amerika tahun 2004 silam. Dimana George Walker Bush yang merupakan sosok incumbent kala itu berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan menggaet para imigran melalui kebijakan pemberian kredit murah rumahan.

"Kita lihat dalam perspektif ekonomi. Saya mengambil contoh paling menarik adalah ketika perbandingan nyata di Amerika, George Walker Bush waktu kampanye 2004, ia memberdayakan imigran dengan kredit murah rumahan. Saya ulangi lagi, Bush ketika melawan John Kerry, ia memenangkan pemilihan dengan cara memberikan kredit murah rumahan," ungkap dia.

Menurut Ichsanuddin, Trump ingin melakukan proteksionisme, melakukan perlindungan terhadap kesejahteraan warga di dalam negeri Amerika sendiri.

"Soal ini saya tanyakan juga ke Sri Mulyani. Ketika saya berdiskusi di PTIK dengan Agus Martowardojo (Gubernur Bank BI), apakah kebijakan Donald Trump dengan proteksionismenya itu adalah kebijakan deglobalisasi atau globalisasi?."

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik menilai nilai tukar rendah rupiah terhadap dollar menjadi gambaran mundur pemerintahan dalam ekonomi nasional. Mometum ini menggambarkan ketidakpercayaan asing pada pemerintah.

"Dollar sampai menguat terus berpengaruh pada masyarakat. Saya kira persoalan faktanya bahwa rupiah sudah melemah. Padahal sudah pakai ilmu interpensi," tegas Taufik. "Nah, ini menunjukan ketidakpercayaan asing pada pemerintah," papar Taufik mengakhiri.(nas/indopos/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Rupiah
Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius
Rupiah Ambles ke Level Rp 14.370 per Dollar AS, Terlemah Sejak Oktober 2015
Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]