Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Dirut PT Pertani Diperiksa Penyidik Kejagung
Monday 22 Apr 2013 20:54:00

Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (PT SHS Persero), Eddy Budiono yang saat ini menjabat selaku Direktur Utama PT Pertani. Eddy yang berstatus saksi dalam perkembangan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih oleh PT SHS tahun hadir memenuhi panggilan tim penyidik Kejagung.

“Saksi Eddy Budiono datang memenuhi panggilan penyidik. Ia diperiksa terkait tanggung jawabnya saat menjabat Dirut PT SHS dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan di Gedung Kejagung, Senin (22/4).

Kasus korupsi proyek Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini diduga terjadi pada periode 2008-2011 di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dalam penyelidikan awalnya, Kejagung menemukan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. Kejagung menduga, terjadi penggelembungan anggaran dari proyek ini akibat adanya aksi mark up harga.

Sebagaimana diketahui dalam realisasi penyaluran benih yang menjadi tanggung jawab Kantor Regional masing-masing, kejaksaan telah melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang dimaksud adalah pada wilayah Kantor Regional II Jawa Tengah, Kantor Regional III meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kantor Regional IV Medan, Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Aceh, dan Kantor Regional VI meliputi wilayah Makassar, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Ambon, dan Papua.

Adapun modus operandinya dari kasus ini diantaranya merekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga, merekayasa proses pelelangan, pengadaan benih kedelai fiktif, mark up harga dan program fiktif yang tidak sesuai, sehingga negara dirugikan puluhan miliar rupiah.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Luncurkan Buku, KPK Kawal RUU KUHP
Jam Tangan Pintar Samsung dan LG Terbaru di Luncurkan
ExxonMobil Kembali Didemo Ratusan Warga
WHO: Dua Puluh Nibu Orang akan Terinfeksi Ebola
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI
Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI
Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh
JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup
Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah
Pemuda Kaltim Bersatu Ancam Turunkan Massa Demo Tolak Kedatangan Ketua FPI
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]