Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
Dirut PT Pertani Diperiksa Penyidik Kejagung
Monday 22 Apr 2013 20:54:00

Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (PT SHS Persero), Eddy Budiono yang saat ini menjabat selaku Direktur Utama PT Pertani. Eddy yang berstatus saksi dalam perkembangan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih oleh PT SHS tahun hadir memenuhi panggilan tim penyidik Kejagung.

“Saksi Eddy Budiono datang memenuhi panggilan penyidik. Ia diperiksa terkait tanggung jawabnya saat menjabat Dirut PT SHS dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan di Gedung Kejagung, Senin (22/4).

Kasus korupsi proyek Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini diduga terjadi pada periode 2008-2011 di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dalam penyelidikan awalnya, Kejagung menemukan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. Kejagung menduga, terjadi penggelembungan anggaran dari proyek ini akibat adanya aksi mark up harga.

Sebagaimana diketahui dalam realisasi penyaluran benih yang menjadi tanggung jawab Kantor Regional masing-masing, kejaksaan telah melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang dimaksud adalah pada wilayah Kantor Regional II Jawa Tengah, Kantor Regional III meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kantor Regional IV Medan, Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Aceh, dan Kantor Regional VI meliputi wilayah Makassar, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Ambon, dan Papua.

Adapun modus operandinya dari kasus ini diantaranya merekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga, merekayasa proses pelelangan, pengadaan benih kedelai fiktif, mark up harga dan program fiktif yang tidak sesuai, sehingga negara dirugikan puluhan miliar rupiah.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Dukung Film 'Unlimited Love' tentang Narkotika dan Akibat Pergaulan Bebas
PAN: Jokowi Blunder Larang Menteri ke DPR
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Komandan PMPP TNI Resmikan Camp Garuda Konga XXXVII-A di Afrika
Fadli Zon: Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP
Piano Film Casablanca Terjual Rp35 Miliar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]