Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kasus MPLIK
Dirut Telkom Enggan Tanggapi Kasus MPLIK
Wednesday 24 Apr 2013 19:33:43

Arief Yahya, Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Tbk.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Tbk, Arief Yahya enggan memberikan komentar terkait laporan adanya dugaan pelanggaran dalam proyek Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

"Sekarang kita bahas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saja. Jangan yang lain," ujarnya saat ditemui pewarta BeritaHUKUM.com beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) menuntut Kejaksaan Agung segera menuntaskan kasus proyek senilai Rp 1,4 triliun yang diduga melibatkan Dirut PT Telkom Indonesia Tbk, Arief Yahya.

SKAK menuntut agar Kejagung segera menahan Dirut PT Telkom Indonesia,Tbk Arief Yahya demi penegakkan supremasi hukum Indonesia, karena dinilai korup.

SKAK berkeyakinan, pelaksanaan proyek MPLIK senilai Rp 1,4 triliun ini syarat dengan muatan korupsi. Proyek ini juga dikerjakan tanpa pengawasan maksimal sehingga terbuka peluang terjadinya kerugian negara.

"Kami melihat, Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) disinyalir terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang," ungkap Koordinator SKAK Andry Kurniawan di Jakarta, Senin (8/4).

Lanjut Andry, banyak Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang ditinggalkan setelah diresmikan. Bahkan, banyak mobil-mobil MPLIK yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) per 31 Desember 2011 mengungkapkan bahwa realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit. Sedangkan target yang seharusnya adalah 1.907 unit MPLIK di seluruh Kecamatan di Indonesia.(bhc/riz)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus MPLIK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengusaha UKM Korban Lapindo Belum Terima Ganti Rugi
LAPAK Desak Kejagung Tuntaskan Skandal Kasus Indosat
Panglima TNI: Pemuda Harus Menjadi Benteng Terdepan NKRI
Salamuddin Daeng: Pemerintah Mengaku 'Kaya Raya' Tapi pada Kenyataannya Sudah 'Kere'
ASPEK Indonesia Serukan Penolakan Otomasisasi Gardu TOL
Ini Ancaman KPU Terhadap Kampanye Ahok Jika Nusron Masih Jadi Tim Pemenangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
LAPAK Desak Kejagung Tuntaskan Skandal Kasus Indosat
Salamuddin Daeng: Pemerintah Mengaku 'Kaya Raya' Tapi pada Kenyataannya Sudah 'Kere'
9 Partai NonParlemen Deklarasi Mendukung Pasangan Agus-Sylviana
Geger! Fadli Zon Bongkar Kebohongan Ahok, "Ternyata Rusunawa Program Kementerian PU PR, Bukan Program Ahok!"
Habiburokhman Sebut Kasihan Ahok Hanya Bisa Bertarung di Putaran Pertama
Pasangan Anies-Sandiaga Kumandangkan Salam 'W', Apa Artinya?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]