Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kasus MPLIK
Dirut Telkom Enggan Tanggapi Kasus MPLIK
Wednesday 24 Apr 2013 19:33:43

Arief Yahya, Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Tbk.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Tbk, Arief Yahya enggan memberikan komentar terkait laporan adanya dugaan pelanggaran dalam proyek Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

"Sekarang kita bahas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saja. Jangan yang lain," ujarnya saat ditemui pewarta BeritaHUKUM.com beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) menuntut Kejaksaan Agung segera menuntaskan kasus proyek senilai Rp 1,4 triliun yang diduga melibatkan Dirut PT Telkom Indonesia Tbk, Arief Yahya.

SKAK menuntut agar Kejagung segera menahan Dirut PT Telkom Indonesia,Tbk Arief Yahya demi penegakkan supremasi hukum Indonesia, karena dinilai korup.

SKAK berkeyakinan, pelaksanaan proyek MPLIK senilai Rp 1,4 triliun ini syarat dengan muatan korupsi. Proyek ini juga dikerjakan tanpa pengawasan maksimal sehingga terbuka peluang terjadinya kerugian negara.

"Kami melihat, Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) disinyalir terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang," ungkap Koordinator SKAK Andry Kurniawan di Jakarta, Senin (8/4).

Lanjut Andry, banyak Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang ditinggalkan setelah diresmikan. Bahkan, banyak mobil-mobil MPLIK yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) per 31 Desember 2011 mengungkapkan bahwa realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit. Sedangkan target yang seharusnya adalah 1.907 unit MPLIK di seluruh Kecamatan di Indonesia.(bhc/riz)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus MPLIK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel
DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
Dituduh Korupsi Bersama Megawati, Presiden SBY Tuntut Australia Klarifikasi Wikileaks
Sediktinya 20 Tewas dalam Perayaan Ied Pakistan
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]