Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Direktur LPI, Boni Hargens: 'Propaganda Ala Rusia' Timbulkan Kecemasan dan Merusak Demokrasi di Indonesia
2019-02-09 19:57:27

Boni Hargens (paling kanan) dan beberapa narasumber dalam diskusi LPI ke-21 di Kuningan Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, "Propaganda Ala Rusia" adalah istilah yang muncul dalam peta politik global sejak Perang Dingin. Rusia selalu dinamis dalam menerapkan pendekatan propaganda dalam rangka memperkuat pengaruhnya di dunia.

Boni menambahkan, pada abad ke-21, sejak serangan 2008 ke Georgia, terjadi evolusi yang luar biasa dalam pendekatan Rusia untuk Propaganda (Paul & Matthews, 2016). Pendekatan baru ini diperkuat saat pencaplokan semenanjung Krimea tahun 2014 di negara itu.

"Pendekatan yang dikenal dengan istilah 'Firehose of Falsehood' ini terus diperkuat ketika mendukung konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Suriah dan dalam rangka melawan sekutu NATO. Dengan kata lain, 'Firehose of Falsehood' menjadi model propaganda baru pasca-Perang Dingin," ujar Boni Hargens dalam acara diskusi bertema "Propaganda Rusia, Ancaman Bagi Demokrasi Kita?", di Gado-Gado Boplo Satrio, Karet, Kuningan, Jakarta, Sabtu (9/2).

Menurut Boni, kehadiran teknologi memungkinkan Rusia menemukan model propaganda baru dalam politik global. Christopher Paul dan Miriam Matthews (2016) memakai istilah “Firehose of Falsehood” karena dua karakter dasar ini: (a) besarnya jumlah saluran informasi dan pesan setelah hadirnya Internet and (b) niat tanpa rasa malu untuk menyebarkan berita bohong.

"Mereka mengatakan, Propaganda Rusia memang menghibur, tetapi membingungkan sekaligus membuat audiens kewalahan (Paul & Matthews, 2016)," jelasnya.

Boni menegaskan, 'Propaganda Ala Rusia' tersebut adalah salah satu bentuk kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh pihak oposisi dengan menyemburkan kebohongan-kebohongan publik.

Ia menyebutkan, ada empat ciri dari 'Propangada Ala Rusia' antara lain High-volume and multichannel, Rapid, continuous, and repetitive, Lacks commitment to objective reality dan Lacks commitment to consistency.

Selain itu, Boni juga mengungkapkan, teori 'Propaganda Ala Rusia' menjadi kecemasan bagi demokrasi di Indonesia dan berdampak buruk terhadap nilai-nilai peradaban serta keutuhan bangsa.

"Pertama, pemilu dipandang sebagai perang, bukan kontestasi pilihan politik. Kalau dipahami sebagai perang, maka pemilu berpotensi melahirkan kekerasan horizontal yang serius karena membelah masyarakat dengan cara kasar dan jahat," kata Boni Hargens.

"Kedua, pendekatan ala Rusia menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. Demokrasi Pancasila adalah kombinasi antara demokrasi modern dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan di tengah perbedaan. Pendekatan baru ini menghancurkan seluruh prinsip baik ini," lanjutnya.

"Ketiga, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rezim kebohongan. Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat melainkan utuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan. Untuk itu, kami menghimbau agar model propaganda ini segera dihentikan," tandas Boni Hargens.

Sementara, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta angkat bicara dan membantah soal istilah 'propaganda Rusia' yang yang dituding Patahana Capres 01 Joko Widodo, untuk menggambarkan fitnah terhadap dirinya di Pilpres 2019.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva menyatakan tak terima dengan menulikan protes penggunaan istilah "Propaganda Rusia" yang disebut calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Pernyataan ini disampaikan lewat serangkaian cuitan di Twitter lewat akun Kedutaan Besar Rusia di Indonesia menulis:

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan "propaganda Rusia" oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut." tulis Kedutaan Russia melalui akun Twitter, @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami."

Sementara, pernyataan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Kota Surabaya, Sabtu (2/2) lalu. Jokowi menuding dunia perpolitikan Indonesia saat ini dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

"Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda, yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, semburan-semburan dusta, semburan-semburan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sebagai intelektual-intelektual," tuding Jokowi.(bh/amp/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]