Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Direktur LPI Boni Hargens: Ada Penumpang Gelap Ganggu NKRI Pasca Pemilu 2019
2019-05-12 04:21:59

Diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ke XXVI di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, persoalan bangsa Indonesia yang berkembang pasca Pemilu Serentak 2019, bukanlah sekedar siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pilpres, dan bukan juga sekedar persoalan adanya kecurangan atau tidak, tetapi lebih dari itu.

Ia mensinyalir, adanya kepentingan politik tertentu yang menjurus pada upaya pecah belah NKRI.

"Ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi kegalauan politik ini untuk tujuan-tujuan yang membahayakan eksistensi negara, ideologi negara, termasuk membahayakan eksistensi NKRI itu sendiri," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Gejolak Pemilu 2019: Problem Demokrasi Elektoral atau Sekedar Mainan Bandar Politik?" di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (11/5).

Kepolisian sendiri, lanjut dia, sudah mengungkap adanya bukti-bukti teroris Jamaah Ansharud Daulah (JAD), bagian dari ISIS yang merancang bom untuk mengacaukan hari pengumuman pilpres 2019 di 22 Mei mendatang.

"Saya kira ini indikasi yang sudah sangat kuat, bahwa memang penumpang gelap ingin memanfaatkan ketegangan pemilu ini untuk mengacaukan negara," ujar Boni.

"Jadi kalau hari ini kita masih terbelah antara 01 dan 02, ini kita tidak bijaksana. Kita diminta untuk bersatu, ini bukan lagi urusan Prabowo melawan Jokowi, ini sudah urusan negara melawan kekuatan yang ingin menghancurkan republik," tukasnya.

Boni berharap, seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu memberikan dukungan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada aparat kemanan, yakni Polri, TNI dan BIN. Begitu juga kepada KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja dengan sangat keras dan mengorbankan seluruh waktu, juga tenaga mereka untuk kebaikan bangsa ini.

"Jadi jangan sampai permainan 1 atau 2 orang yang kami sebut sebagai bandar politik ini mengacaukan seluruh konstruksi demokrasi dan negara kita," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]