Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bakamla RI
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
2018-09-18 21:48:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan kapasitas personel Bakamla RI khususnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan, Direktorat Hukum Bakamla RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Lanjut di Jakarta, Selasa (18/9).

Acara yang resmi dibuka kemarin (17/9) oleh Direktur Hukum Bakamla RI Brigjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H., bertujuan untuk melatih para peserta agar mampu membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan lainnya di bidang pembentukan perundang-undangan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang cakap di bidangnya, seperti Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Sekretaris Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkumham Priyanto, S.H., M.H.; dan Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Perundang-Undangan, Kemenkumham Nuryanti Widya Astuti, S.H., MM.SpN.

Bimtek tingkat lanjut ini diselenggarakan dari 17 - 21 September 2018, dan dihadiri oleh personel Bakamla RI yang terlibat langsung dalam bidang perundang-undangan. Untuk mengikuti Bimtek ini, tidak hanya tupoksi sehari-hari yang berkaitan, namun latar belakang pendidikan juga harus sesuai.

Selain pembekalan materi, diskusi dan latihan dalam menyusun peraturan perundang-undangan juga diberikan dalam kegiatan Bimtek ini.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Bakamla RI
Peran dan Tantangan Tugas Bakamla Menjaga Wilayah Laut Indonesia
Kepala Bakamla Terima Laporan Situasi Kamla di Podcast Bakamla
Bakamla RI Gelar Rakornas Operasi Keamanan Laut Tahun 2018
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia
Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]