Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Sosial
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
2019-04-26 04:19:04

Tampak suasana acara 'Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE 2019'.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Dalam meningkatkan kemajuan kelompok usaha bersama yang ada di Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten Kaur mengutus 5 orang pendamping kelompok usaha bersama untuk melakukan "Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE 2019" se-Sumatera dan Jawa Barat yang diselenggarakan di Bekasi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur Sidarmin Tetap, MPd mengatakan bahwa, kabupaten Kaur telah mengutus pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdiri dari wakil yang berasal dari kecamatan Maje, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kecamatan Padang Guci Hilir.

"Ini nantinya akan mendampingi 50 kelompok usaha bersama yang terbagi dari 9 Kecamatan wilayah domisili kelompok," ungkap Sidarmin, Kamis (25/4).

"Untuk jadwal pelatihan mulai dari tgl.24-27 April 2019, sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pendamping lebih menguasi dari materi untuk membina para kelompok Kube guna menjadi berhasil dalam mengelola usahanya," ujar Sidarmin.

Sementara, Adi sebagai salah seorang perwakilan pendamping Kube mengapresiasi acara yang diadakan oleh Derektorat Penanganan Fakir Miskin Kemensos. Kegiatan bimbingan ini yang ketepatan materinya sangat dibutuhkan untuk membina para anggota kelompok usaha bersama didaerahnya untuk menjadi berhasil, mulai dari :

1. Peningkatan SDM kelompok.

2. Peningkatan Menejemen.

3. Motovasi penguatan mental wirausaha.

4. Materi ketepatan dalam menentukan usaha kelompok usaha.

"Dan beinovasi dalam keterbatasan modal dalam usaha." pungkas Andi.(bh/aty)





Share : |

 
Berita Terkait Sosial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]