Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BLT
Dianggap Tidak Fair, DPR Akan Tolak BLT
Thursday 08 Mar 2012 16:06:17

Warga yang antre untuk menerima BLT (Foto: Arrahmah.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indikasi penolakan DPR terhadap usulan pemerintah untuk memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, makin kuat. Program BLT ini dianggap tidak fair secara politik.

"Pastinya akan banyak fraksi yang menolak usulan BLT itu. Program itu akan dijadikan instrumen politik partai penguasa untuk meningkatkan popularitasnya yang anjlok. BLT juga bisa jadi sebagai alat kekuasaan politik," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut dia, belajar dari pengalaman terdahulu dalam pelaksanaannya, program BLT selalu bermasalah lantaran tidak terbagi merata. Bahkan, mengundang bahaya, karena menelan korban jiwa sejumlah pengantre saat akan mengambil uang dari program itu. "Subsidi menjadi bengkak itu kesadaran bersama. Tapi kalau kompensasinya seperti yang dulu tentu menjadi tidak adil," papar dia.

Politisi PDIP ini mengimbau, sisa anggaran itu tidak diperuntukan BLT. Dana tersebut sebaiknya untuk pembangunan desa. Alasannya, jika melihat usulan APBN-P 2012, tidak ada hal baru. Mestinya kompensasi langsung tidak dibagi-bagi seperti itu. “Kalau dana itu dibagi untuk pembangunan desa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tandas Pramono.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM per 1 April mendatang. Keputusan menaikkan harga BBM itu dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 yang diajukan ke DPR. Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini, pemerintah berencana memberikan BLT selama sembilan bulan dengan nilai Rp 150 ribu per bulannya.(gnc/rob)


 
Berita Terkait BLT
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]