Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Partai Demokrat
Demokrat Pilih Tidak Populis Demi BBM
Friday 30 Mar 2012 16:59:54

Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono bertindak sebagai juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam rapat paripurna DPR (Foto: Berita17.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR rela mengorbankan citranya auntuk mendukung dan membela rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Paertai ini juga mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Demokrat pun siap untuk menjadi partai yang tidak populis.

"Kami mengorbankan citra dan pencitraan. Demokrat juga mendukung kompensasi berupa BLSM dan beasiswa pendidikan. Kami berpandangan pemerintah berhak menyesuaikan harga BBM bila ICP atau harga minyak Indonesia lebih dari 5 persen, kata Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam penyampaian pandangan fraksinya, saat rapat paripurna di gdung DPR, Jakarta, Jumat (30/3).

Anggota DPR sekaligus juru bicara FPD DPR menyatakan bahwa pihaknya rela mengorbankan citra politik demi mendukung penyelamatan ekonomi nasional melalui penaikan harga BBM. Keputusan ini dipilih, bukan berarti tidak berpihak pada rakyat. "Tidak benar yang mendukung kenaikan BBM tidak berpihak pada rakyat. Demokrat memilih ini untuk menyelematkan ekonomi nasional, jelas putra bungsu Presiden SBY tersebut.

Sebelumnya, rapar paripurna DPR akhirnya disekors, karena untuk memberikan kesempatan para pimpinan fraksi melakukan lobi. Forum lobi ini ditetapkan pimpinan rapat paripurna terkait dengan besaran Indonesia Crude Price (ICP) yang belum ada kesepahaman bersama antarfraksi yang ada di DPR. Namun, tiga fraksi dipastikan menolak kenaikan harga BBM, yakni FPDIP, FGerindra dan FHanura.(dbs/biz/rob)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]