Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Batam
Demo KSPI Batam Tolak Inpres Upah Murah
Thursday 12 Sep 2013 18:11:53

Ilustrasi.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
BATAM, Berita HUKUM - Aksi demo puluhan ribu masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Batam hari ini (12/9) melakukan penolakan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) dan menolak upah murah.

Menurut, ketua KSPI Batam Yoni Mulyo Widodo,"Inpres tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah hanya alat untuk mengembalikan negara pada rezim upah murah," ujarnya.

Ditambahkanya, meningkatnya pertumbuhan ekonommi 3 tahun terakhir seharusnya dapat menjadi acuan Indonesia meninggalkan rezim upah murah dan tidak perlu takut kenaikan upah buruh akan mengurangi daya saing dunia usaha.

Dalam aksi hari ini, pendemo menegaskan sejumlah tuntutan diantaranya,

1.Menolak diterbitkannya Inpres sebagai standarisasi untuk melakukan penetapan kenaikan upah minimum 2014.
2.Menolak kenaikan upah minimum 2014 hanya didasarkan pada inflasi plus X% ( maximum 10 %),

4.Tetap Memperjuangkan Kenaikan Upah minimum sebesar rata-rata nasional 50%
5.Menuntut ditetapkannya 84 item KHL bukan 60 item KHL

6.Tetap mempertahankan jumlah PBI sebanyak 156 juta orang. Dan realisasi BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 tdk bertahap.

Sementara, terkait isu lokal di kepulaan Batam, buruh meminta agar pemerintah memperhatikan pekerja batam terkait akan dijalankannya ASEAN Economic Community 2015 dimana nantinya pekerja lokal di Batam akan bersaing dengan pekerja negara lain untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara, persiapan yang seharusnya dilakukan seperti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi belum dijalankan. Hal ini diperparah dengan adanya pengusaha yang tidak bertanggung jawab terhadap para pekerja diamana meninggalkan dan menelantarkan pekerja tanpa status seperti yang terjadi pada PT Sun Creation Indonesia ( PT SCI Batam ).(bhc/put)


 
Berita Terkait Batam
 
Rencana Pemerintah Amandeman PP 46 Tahun 2007 Kurang Tepat
 
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
 
Peleburan BP Batam Berpotensi Langgar Sejumlah Aturan
 
Presiden Jokowi akan Buka Kantor Khusus untuk Kembangkan Batam, Bintan, dan Karimun
 
Komisi VI Dorong Batam Jadi Pintu Masuk Asean
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]