Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
2019-08-08 19:57:33

Lukisan Jokowi-Titiek dibuat oleh analis politik kebangsaan, Robertho Manurung.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Duet Jokowi-Titiek Soeharto jadi solusi menjaga keutuhan bangsa. Hal itu sebagai tindak lanjut rekonsiliasi Jokowi-Prabawo pascaPilpres 2019.

Demikian diungkapkan analis politik kebangsaan, Robertho Manurung dalam sebuah diskusi terbatas dengan awak media di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (8/8). "Paket Pilpres telah membuat masyarakat terbelah sehingga jadi ancaman kepemimpinan Jokowi-Maruf dalam roda pemerintahan dalam membangun bangsa," ucapnya.

Ia mengapresiasi pertemuan Jokowi-Prabowo dan Prabowo-Megawati yang merekatkan hubungan kembali melalui komunikasi politik menjadikan situasi politik mencair di masyarakat. "Namun, hasil pertemuan tersebut, menjadikan pemikiran di masyarakat apa kiranya hasil pertemuan itu sehingga jadi teka-teki publik. Apakah membicarakan jabatan menteri dan ketua MPR RI atau lainnya. Tapi, menurut saya yang dibutuhkan adalah pentingnya kebersamaan lembaga kepresidenan. Dalam hal ini, adalah kedudukan wapres," cetusnya.

Yang dalam hal ini, tegas Robertho, posisi itu bisa diberikan kepada Prabowo selaku mantan pesaing. "Prabowo bisa memutuskan terjadinya rekonsiliasi politik secara damai," tukasnya.

Menurut dia, ada tiga nama yang memang sangat layak mendampingi Jokowi sebagai bagian dari rekonsiliasi. "Ada nama Ketua MPR (Zulkifli Hasan), Sandiaga Uno (cawapres Prabowo) dan ketiga Titiek Soeharto. Dari ketiganya, nama Titiek yang paling pas dan memungkinkan menurut saya. Jokowi, dan Titiek yang merupakan genetika politik Prabowo sangat tepat dipasangkan untuk dilantik jadi RI 1 dan RI-2," tandasnya.

Mengapa demikian? Kata Robertho, hal itu dikarenakan, Titiek adalah sosok yang pernah hidup bersama Prabowo dan juga sebagai "istri" mantan danjen Kopassus tersebut.

"Pak Prabowo paling mudah mengawal Mbak Titek bila putri Cendana itu jadi RI- 2 mendampingi Jokowi. Karena, tiap hari Pak Prabowo bisa mengawal dan mendampingi dalam tugas negara. Prabowo adalah penasihat pribadi Titiek sekaligus bisa menjadi penasihat negara karena Titiek wakil Presiden. Prabowo bisa jadi penasihat pribadi yang setiap saat mendampingi Titiek dalam menjalankan tugas negara," ungkapnya.

Dikatakan Robertho, ada keuntungan menggandeng Titiek. "Di antaranya kehadiran Titiek bisa mengeliminasi isu komunis yang selama ini dikait-kaitkan dekat dengan Jokowi. Isunya kan sangat kuat Jokowi dikelilingi kaum komunis yang memanfaatkan kekuasaan Presiden dan ini tentu bisa diantisipasi dengan hadirnya sosok Titiek yang merupakan putri penguasa orde baru yang bisa menjaga NKRI dari bahaya laten komunis," paparnya.

Lalu, bagaimana dengan Ma'ruf Amin? Dijelaskan Robertho, konstitusi Indonesia berasaskan musyawarah mufakat. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat, posisi Ma'ruf Amin dapat diganti. Ini semata-mata tadi itu yaitu demi menjaga keutuhan bangsa. Ibarat pengantin kan belum akad, belum dilantik. Jadi masih bisa dan ada kemungkinan untuk diganti demi alasan yang utama itu," tegasnya.

Kata dia, kondisi fisik Ma'ruf Amin juga dikhawatirkan akan sangat mengganggu tugas-tugas wapres yang cukup berat karena diperlukan kesehatan yang prima. "Kebesaran Maruf Amin sebagai tokoh agama yang mempunyai kharisma dan keteladanan di masyarakat bisa membuat beliau mengalah dan mundur. Tidak jadi permasalahan. Demi menjaga keutuhan bangsa tentu. Mengingat masih adanya waktu menuju pelantikann masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan (pergantian wapres terpilih)," urainya.

Dirinya menegaskan, jika rekonsiliasi pilpres ini terjadi (Jokowi-Titiek jadi RI 1 dan RI 2), maka akan terjadi keseimbangan era baru. "Yaitu menjadi satu yang disebut era new reformasi yang tantangannya bukan persoalan-persoalan dalam negeri, melainkan persoalan global yang saat ini terasa menjadi ancaman bangsa dan negara," terangnya.(ags/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]