Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Defisit APBN-P 2017 Dekati Zona Warning
2017-12-19 20:29:10

Anggota Komisi Xi DPR, Heri Gunawan.(Foto: Andri/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit APBN-P 2017 hingga akhir November sudah mencapai 2,2 persen. Dari penerimaan dan belanja yang ada, angka defisit diperkirakan akan menyentuh 2,92 persen. Pemerintah wajib berhati-hati, karena sudah mendekati zona warning yang disyaratkan UU Keuangan Negara sebesar 3 persen.

Demikian dikemukakan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi Parlementaria, Senin (18/12). Penerimaan terbesar pemerintah untuk mencegah membengkaknya defisit masih bersumber dari pajak. Namun, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar minus 2,79 persen dibandingkan dengan tahun yang sama. "Dari data itu maka saya khawatir pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi target penerimaan pajak di akhir tahun ini."

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan, akan berusaha di sisa waktu yang sempit ini dengan tetap mengandalkan pajak. Menurut Heri, pemerintah akan kesulitan mengejar target pajak tahun ini, terutama target PPh Migas dan penerimaan Bea Cukai. "Tantangan terbesarnya adalah soal ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta turunnya harga komoditas. Belajar dari pengalaman 2016 saja realisasinya hanya 65 persen dari target," jelas anggota F-Gerindara ini.

Ditambahkan Heri, penerimaan bea cukai per Juni 2017 hanya mencapai 30,12 persen. Otomatis penerimaan APBN akan bertumpu pada PNBP, terutama PNBP minerba yang selalu berada di atas 70 persen. Jika dilihat trennya, maka fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.

"Pemerintah mesti bekerja lebih ekstra untuk mewujudkan seluruh target yang telah dipatok, melakukan reformasi perpajakan secara serius, dan mematok target penerimaan pajak dalam APBN yang lebih realistis. Selain itu, untuk tetap menjaga defisit, pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja K/L yang dilakukan dengan realokasi belanja barang menjadi belanja produktif dan mendesak," tutup Heri.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait APBN
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun
DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017
Fraksi Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017
DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]