Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Defisit Transaksi Berjalan Rp 441,05 Triliun, Terbesar dalam Sejarah Pemerintah Sepanjang Reformasi
2019-04-14 16:35:02

Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(Foto: BH /mnd)
Oleh: Salamuddin Daeng

MENGHAWATIRKAN! DEFISIT transaksi berjalan (Current Account) Indonesia sepanjang tahun 2018 telah mencapai angka US$ -31,060 miliar. Ini adalah defisit terbesar sepanjang sejarah pemerintahan dalam era reformasi. Defisit ini telah melompat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun awal pemerintahan Jokowi - JK Tahun 2015 lalu dengan nilai defist transaksi berjalan senilai US -17,519 miliar.

Sumber BI :
situs Bank Indonesia

Jika di rupiahkan nilai defist transaksi berjalan sepanjang tahun 2018 tersebut mencapai Rp. -441,05 triliun (asumsi 1 USD - Rp. 14.200). Ini adalah nilai yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak Indonesia berdiri. Nilai defisit yang sangat membahayakan masa depan ekonomi dan bahkan lebih jauh dapat membahayakan masa depan kedaualatan bangsa Indonesia.

Mengapa demikian? karena defisit transaksi berjalan ini merupakan bukti bagaimana Indonesia disedot oleh modal asing melalui berbagai mekanisme, baik itu perdagangan barang, jasa, dan keuangan. Defisit transaksi berjalan benar benar menunjukkan bahwa ekonomi dikuras oleh modal asing.

Apa bukti paling nyata bahwa Indonesia dikuras oleh modal asing? Buktinya adalah defisit transasi berjalan sebagain besar dikontribusikan oleh defisit dalam neraca pendapatan primer (Primary Income) dan defist jasa jasa.(Services).

Nilai defisit pendapatan primer tahun 2018 adalah sebesar US $ -30,420 miliar atau jika di rupiahkan mencapai Rp. -431,95 triliun, Didalam defisit tersebut terdapat defisit jasa jasa asing yakni senilai US $ -7,101 miliar atau dalam rupiah senilai Rp. 100,84 triliun.

Apa itu defist pendapatan primer? yakni defist yang diakibatkan oleh kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi asing. Yang dimaksud dengan pendapatan investasi asing dapat berasal dari investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya. Selanjutnya, defisit jasa jasa adalah defisit yang disebabkan oleh pembayaran atas jasa jasa asing di Indonesia.

Defisit transaksi berjalan terbesar sepanjang sejarah Indonesia tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang luar biasa besar terhadap ekonomi Indonesia. Mengingat nilai defisit tersebut adalah uang yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri sebagai pembayaran atas keuntungan investasi asing. Ini bukan pendapatan kotor investasi asing tapi adalah uang hasil keuantungan mereka.

Padahal jika dibadingkan dengan pertumbuhan Gross Demostik Produk (GDP) Indonesia yang hanya bertambah Rp. 1250 triliun sepanjang tahun 2018 maka itu berarti ekonomi Indonesia adalah sawah dan ladangnya modal asing.Jika diasumsikan bahwa dari GDP tersebut 50 persen adalah pendapatan bersih dari ekonomi Indonesia, maka 70,5 persen pendapatan bersih Indonesia dinikmati asing dan sisanya dinikmati kolaborator asing Indonesia. Lah.. buat rakyat mana ?

(Selanjutnya kita diskusikan besok, 15 April 2019, Gren Alia Cikini dalam acara "JIKA TERJADI PERUBAHAN POLITIK INDONESIA ? oleh JAVA Associate).

Penulis adalah Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
RUU Perppu Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang, Mendagri Ucapkan Terima Kasih ke DPR
Seminggu Reskoba Polres Kukar Amankan 6 Pelaku Kejahatan Narkoba
Kejari Samarinda Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Hibah, Bakkara Bantah akan Melarikan Diri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]