Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Narkoba
Darurat Narkoba Jangan Hanya Retorika
2019-09-03 09:12:40

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil (Foto: Kresno/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan, jika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negeri ini darurat narkoba, maka harus ada implementasi dan tindak lanjutnya. Menurutnya, pernyataan itu bukan hanya retorika saja, tapi darurat narkoba harus ada komitmen dari Presiden dan implementasi dari perkataan tersebut. Bandar narkoba tidak boleh lagi mendapat ruang untuk mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

"Bandar narkoba itu mendekati aparat dan memberikan uang kepada oknum-oknum aparat, agar bisnis mereka aman dan bisa dijaga. Oleh karena itu, butuh komitmen Presiden. Jangan hanya retorika saja, implementasinya tidak tampak di lapangan," ujar Nasir usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Sabtu (31/8) lalu.

Diketahui, beberapa bulan lalu BNNP Sumut berhasil mengungkap keterlibatan napi Lapas Tanjung Gusta Medan dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Napi tersebut bernama Khairul Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto yang sudah divonis 8 tahun penjara. Dalam kasus ini Khairul melakukan pengendalian peredaran narkoba melalui telpon seluler yang diselundupkannya ke dalam lapas.

Menanggapi hal tersebut, Nasir mengakui cukup sulit untuk memberantas total peredaran narkoba di Indonesia, karena omset dari peredaran narkoba yang menggiurkan, bahkan mencapai jumlah triliunan rupiah. Politisi F-PKS itu melihat banyak pihak yang mendekati oknum penegak hukum untuk melindungi bisnis haram tersebut. Menurutnya mafia narkoba uangnya sangat banyak, sehingga bisa menyuap siapa saja yang menghalangi.

"Butuh formulasi khusus untuk menangani narkoba. Oleh karena itu Pemerintah terutama BNN harus melibatkan semua pihak dan pintu-pintu yang selama ini menjadi tempat masuknya narkoba tersebut, harus ditutup rapat. Jika mereka datang dari laut, maka Angkatan Laut juga harus diberdayakan, sarana dan prasarana mereka harus ditingkatkan. Kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan, karena para mafia narkoba tidak punya batasan uang," ujar Nasir.(eno/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Narkoba
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
PMJ Sita 18 Kg Sabu, 4.132 Butir Ekstasi dan Menangkap 12 Tersangka
Terbukti Nyabu, Okmum Lurah di Samarinda Divonis 5,5 Tahun Penjara
Darurat Narkoba Jangan Hanya Retorika
Residivis Nenek Rika kembali Ditangkap Polisi karena Edarkan Sabu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]