Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Rupiah
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
2018-07-19 05:37:36

Ilustrasi. President AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China pasti berimbas kepada Indonesia. Pasalnya selama ini perdagangan dunia banyak dikuasai China, dimana salah satu negara seperti Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit perdagangan ini tidak hanya dialami AS, saja tetapi juga negara-negara lain.

Saat diminta tanggapannya oleh awak media melalui sambungan telepon, Anggota Komisi XI DPR RI Hery Gunawan menyatakan, kalau perdagangan AS dengan Indonesia, sebenarnya surplus, meski relatif lebih kecil ketimbang negara Asean, seperti Vietnam dan Thailand.

Lebih jauh politisi Gerindra ini mengatakan, imbasnya kalau neraca perdagangan surplus sementara AS memproteksi produknya terhadap serbuan dari luar, efeknya impor kita semakin berkurang, semakin sulit. Sementara ekspor kita untuk sektor pangan semakin hari kian banyak.

"Contohnya komoditas telur, sampai-sampai akan impor. Transaksi semacam ini akan mempengaruhi likuiditas, ketergantungan mata uang rupiah dan efeknya mata uang kita makin terdepresiasi," jelas Heri, Rabu (18/7).

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu berharap, pemerintah harus menyajikan data yang valid. Karena selama ini data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan sedikit berbeda.

"Ini mempengaruhi kebutuhan pangan kita yang ujung-ujungnya sumbernya dari impor. Antar kementerian mestinya sinergi, sehingga bisa menyajikan data yang benar dan diterima semua pihak," tambahnya.

Menanggapi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit dengan China, Heri menjelaskan bahwa China memiliki sumber daya yang lebih baik. Biaya produksinya juga ditekan lebih baik sehingga produk-produknya lebih kompetitif dibanding yang kita produksi. Contohnya baja dari China lebih murah dibanding produk Krakatau Steel.

Sebetulnya, sambung Heri, pemerintah telah mengeluarkan sampai 16 kebijakan, tapi terkesan masih jalan di tempat. Masalahnya koordinasi antar Kementerian/ Lembaga relatif tumpang tindih satu dengan yang lain. "Masih ada ego-ego sektoral di sini. Ini yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah," jelas politisi dari Dapil Jabar IV ini.(mp/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Rupiah
Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius
Rupiah Ambles ke Level Rp 14.370 per Dollar AS, Terlemah Sejak Oktober 2015
Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]