Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Lampung
Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
Thursday 15 May 2014 09:15:59

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BH/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Hi. Herman HN-Zainuddin Hasan. Demikian amar putusan No. 8/PHPU.D-XIII/2014 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Rabu (14/5) di Ruang Sidang Pleno MK. “Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya,” ujar Hamdan.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat terkait adanyan pelanggaran dalam penetapan jadwal dan data, Mahkamah tidak menemukan bukti untuk dalil tersebut.

Menurut Mahkamah, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT.

Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Provinsi Lampung tersebut, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara. “Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” ujar Arief.

Sedangkan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh M. Ricardo Ficardo-Bachtiar Basri, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. ”Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.

Mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian sekiranya terdapat pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” paparnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Share : |

 
Berita Terkait Lampung
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
Pusat Diminta Tinjau Ulang Izin Perusahaan Batu Bara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]