Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Media
DPR dan Pemerintah Sepakati System Hybrid dalam RUU Penyiaran
2018-02-14 08:11:42

Ilustrasi. Tampak Bahas RUU Penyiaran, Ketua DPR Gelar Pertemuan dengan Menkominfo dan Pimpinan Fraksi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR Jaman Now yang dilontarkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terus melakukan pembenahan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait pembahasan RUU Penyiaran yang pembahasannya masih mengalami banyak dinamika.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bamsoet, panggilan akrabnya, mengadakan pertemuan informal antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan para pimpinan Fraksi di DPR dan Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

"Pembahasan RUU Penyiaran masih terhambat pembahasan antara penggunaan sistem Single Mux dan Multi Mux. Saya kira kita perlu mencari jalan keluarnya, sehingga RUU Penyiaran bisa segera diselesaikan dengan bijaksana," tutur Bamsoet dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan, DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menkominfo Rudiantara sepakat mencari jalan tengah dengan penggunaan Sistem Hybrid Multiplexing.

"Sistem Hybrid Multiplexing adalah campuran antara sistem Single Mux dan Multi Mux. Berbagai kebaikan yang ada di sistem Single Mux dan Multi Mux akan diambil dan dikombinasi," jelas Bamsoet.

Dengan demikian, lanjut politisi F-PG itu, sistem kombinasi tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, negara maupun para pelaku usaha industri penyiaran sama-sama diuntungkan.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo Rudiantara juga menyambut baik adanya usulan Sistem Hybrid Multiplexing. Dirinya berharap agar RUU Penyiaran segera bisa diselesaikan.

"Mengingat besok sudah penutupan masa sidang DPR, maka RUU Penyiaran sebagai RUU inisiatif DPR akan kita bahas pada masa sidang selanjutnya. Insya Allah sudah tidak ada pembahasan yang terlalu rumit. Dengan menjalin komunikasi secara rutin, semua bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya," pungkas politisi dari Dapil Jateng itu.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Media
Media Berpengaruh Tingkatkan Kepercayaan Publik
Naek Pangaribuan Terpilih Kembali Ketua Forum Wartawan Polri PMJ
Tedjo Edhy Didaulat Jadi Penasehat Sekretariat Bersama Pers Indonesia
Serangan terhadap Kantor Media Capital Gazette di AS, 5 Orang Tewas
Sejumlah Pimpinan Organisasi Pers Nyatakan 'Perang' Melawan Kriminalisasi Pers
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]