Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pancasila
DPR dan BPIP Adakan Simposium Bahas Penerapan Pancasila dalam Pembentukan UU
2018-07-30 20:42:37

Tampak suasana acara Simposium Nasional yang diadakan DPR dan BPIP, (Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan acara simposium nasional 'Institusional Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan'.

Dalam sambutannya di awal acara, Wakil Ketua MPR Utut Adianto menegaskan bahwa pentingnya eksistensi BPIP dalam memberikan masukan terhadap proses pembuatan Undang-Undang.

"Konsepnya bagaimana dalam pembentukan UU, Pancasila itu hadir. Secara legal formal itu selalu ada Pancasila di dalam asas dan tujuan di setiap UU. Semua ada. Pertanyaannya, asas tujuan itu masuk tidak nilai-nilainya (Pancasila)?" ujar Utut di Hotel Crowne, Semanggi, Jakarta Pusat pada, Senin (30/7).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Prof Irwan Prayitno yang hadir sebagai pembicara saat diskusi pleno dengan pokok bahasan institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan kepala daerah juga harus merujuk pada Pancasila dalam mengusulkanpembentukan aturan hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda).

"Gubernur membentuk Perda untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (TP)," ucap Irwan.

Diketahui, Simposium Nasional ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2018. Sejumlah tokoh nasional, akademisi serta pejabat tinggi negara dijadwalkan turut menghadiri acara ini.(bh/mos).

Share : |

 
Berita Terkait Pancasila
Front Penegak Pancasila dan G1I Ajak Mahasiswa Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat
Pancasila Harus Diwujudkan dalam Tingkah Laku Keseharian
Guna Cegah Radikalisme, Harus Ditanamkan Prinsip dan Nilai Luhur Pancasila
Gatot Nurmantyo: Pancasila sebagai Pandangan Hidup dalam Bernegara
Ratna Sarumpaet: Megawati Bikin UUD Kehilangan Nilai Pancasila
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
Sumdaling PMJ Menangkap 6 Tersangka 'dokter' Penyunting Gas Oplosan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]