Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu
2019-04-17 01:32:06

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama delegasi parlemen Turki, Malaysia, Pakistan dan Rusia.(Foto: Geraldi/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, undangan ini diinisiasi DPR RI dan baru pertama kali dilakukan. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Undangan yang hadir di antaranya Parlemen Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Ini adalah Pemilu serentak pertama yang kita laksanakan, baik Pilpres maupun Pileg," ucap Fadli usai memberi sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Election Visit Indonesia 2019, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Beberapa negara lain tidak ikut hadir dalam undangan tersebut seperti Parlemen Amerika dan Australia. Para undangan dan observer dari negara asing yang diundang ini kemudian akan memantau ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jabodetabek. TPS itulah para undangan melihat dari dekat bagaimana masyarakat di Tanah Air melakukan pemungutan suara dan proses penghitungannya.

"Kita ingin menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda politik nasional yang cukup unik. DPR baru pertama kali mengundang. Biasanya yang mengambil inisiatif KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi di negara-negara lain juga parlemennya biasa mengundang bila ada Pemilu," terang politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam FGD itu, para pembicara seperti Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Anggota DKPP Muhammad, dan akademisi UI Chusnul Mar'iyah. "Dengan adanya observer internasional, mereka bisa menyaksikan langsung prosesnya. Mereka juga bisa memberi masukan dan memantau. Kita berharap para penyelenggara pemilu bisa siap supaya tidak terjadi kecurangan," tutup Fadli.

Sejumlah delegasi yang direncanakan hadir diantaranya Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia Mr. Nga Kor Ming; Member of Parliament Malaysia Mr. Hassan Abdul Karim; dan Mr. Klaus Rangga Julias Louis sebagai Sekretaris Delegasi Malaysia. Kemudian, Member of the Senate of Pakistan Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo; Member of Pakistan National Assembly Mr. Muhammad Bashir Khan; serta Member of Turkish Grand National Assembly Mr. Adnan Gunnar.

Berikutnya, PUIC Secretary General Mr. Mouhamed Khourachi Niass; PUIC Deputy Secretary General Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani; Secretary of Executive Committee GOPAC Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns; dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA) yang diwakili Mr. Anzhelika Butaeva dan Mr. Mikhail Davydov. Turut hadir Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. Abdul Salik Khan beserta jajaran, dan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat untuk Indonesia.(mh/sf//DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]