Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
HAM
DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB
2018-06-21 12:25:24

Ilustrasi. Evita Nursanty, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

Demikian disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini, menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

"Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar," kata Evita dalam rilisnya, Rabu (20/6).

Menurutnya, peran Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

"Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran," ujarnya.

Diakui Evita, kinerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Karena itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

"Kami mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB," kata politisi yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait HAM
Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Konsepsi untuk Presiden RI 2019-2023: Membangun Indonesia Berbasis HAM
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Moeldoko: Penegakkan Hukum dan HAM Alami Progress
DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]