Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 

DPR Sesalkan Celetukan Menhub Soal Ekstasi
Wednesday 07 Sep 2011 21:56:37

Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) — Sikap Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi yang tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat publik, mulai menuai kritik keras. Celetukannya soal pemudik diberi ekstasi untuk mencegah kantuk saat mengemudi, sangat disesalkan sejumlah kalangan. Pernyataan bernada canda itu, sangat tidak pantas keluar dari bibir seorang pejabat negara.

Freddy Numberi menyampaikan celetukannya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/9) kemarin, saat ditanya wartawan mengenai tingginya angka tewasnya pemudik Lebaran 2011, dibandingkan 2010 lalu. Menurut Freddy, jumlah pemudik yang tewas dan luka-luka tahun ini menurun dibanding tahun 2010. Meskipun sebenarnya angka tersebut tidaklah terlalu beda jauh.

Pada tahun 2010, hingga H+7 musim mudik, jumlah kematian pemudik mencapai 746 orang dari 3.010 kecelakaan. Sedangkan tahun ini, jumlah kecelakaan justru meningkat (hingga H+5) sudah mencapai 4.259 kecelakaan dengan jumlah korban jiwa mencapai 710 orang. Mayoritas kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor yang kurang hati-hati dan karena kelalaian pengemudi akibat mengantuk.

‘’Angka kecelakaan yang tinggi itu, biasanya karena orang itu tertidur, lelah. Lalu kita mau ngomong apa? Kalau pakai mobil rusak, kita bisa hukum perusahaannya. Tapi kalau orang lelah, apa mesti harus kita kasi pil ekstasi? Nanti bisa repot kita,’’ seloroh Freddy.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said langsung memberikan tanggapannya. Dikatakannya, celetukan Freddy Numberi itu tidak pantas diucapkan. Seharusnya, Freddy selaku Menhub memberikan masukan yang positif ketimbang menyampaikan pernyataan yang bisa ditiru pemudik atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan jauh mengunakan kendaraan pribadi.

"Akan lebih baik lagi kalau dia (Freddy Numberi-red) mengatakan, bagaimana mencari jalan keluar yang baik, agar angka kecelakaan dan korban tewas menurun. Kalau semua pengemudi memakai doping atau ekstasi yang bisa membuat mabuk, bukankah itu lebih berbahaya. Mengemudi kok sambil mabuk," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini.

Muhidin juga juga menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim pelaksanaan mudik Lebaran 1432 H berjalan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Meski secara real korban tewas melampaui angkar 700 jiwa. dari tahun-tahun sebelumnya. "Seharusnya Presiden tidak perlu beliau mengatakan seperti itu," ujar dia.

Justru pelayanan mudik untuk musim Lebaran tahun ini, jelas Muhidin, masih jauh dari ideal. Namun, ia mengakui, dari segi infrastruktur sudah mulai membaik. Tapi pemerintah belum memberi imbauan tegas pada pengemudi untuk tetap disiplin. Peran serta petugas untuk mengamankan moda transportasi juga masih minim. "Terbukti dari kasus pembajakan KA Gajayana jurusan Malang-Jakarta,” tuturnya.

Atas dasar itu, tambah Muhidin, DPR akan memanggil Menhub beserta Dirjen di Kementerian Perhubungan pada Kamis (8/9) besok untuk mendengar jawaban langsung mengenai pelayanan dan pengawasan saat mudik Lebaran tahun ini. Komisi V DPR pun akan menawarkan, agar pemerintah membuat peraturan yang harus ditaati pengemudi serta perusahaan angkutan yang harus ditaati. “Aturan itu untuk menekan tingginya angka pemudik yang tewas,” tandasnya.(dbs/rob)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]