Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Israel
DPR RI Ajak Masyarakat Bangun Gerakan Anti Penjajahan Israel
2017-02-23 09:15:02

Ilustrasi. Gedung komplek DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Sidiq mengatakan, Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya "Imperium Israel Raya" yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah. "Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel," kata Mahfudz, Rabu (22/2).

Menurutnya, saat ini sikap dan gerakan antimuslim sedang merebak di mana-mana, karena itu perlu adanya sikap nyata, semangat anti penjajahan. "Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap dan beraksi nyata. Semangat anti-penjajahan harus terus ditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat," paparnya saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015) terkait perkembangan pemukiman baru, lanjutnya, proyek pembangunan di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.

Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang. Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal. Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.

Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan, dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal. "Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi,"jelasnya.(si/DPR/bh/sya)


Share : Facebook |

 
Berita Terkait Israel
PM Israel Benjamin Netanyahu dan Istrinya Terbelit Kasus Korupsi
Penembakan di Kedutaan Israel, 2 Orang Tewas
DPR RI Ajak Masyarakat Bangun Gerakan Anti Penjajahan Israel
Bagaimana Kematian Shimon Peres Ditanggapi di Palestina?
Stroke, Eks Presiden Israel Shimon Peres Dibawa ke Rumah Sakit
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Zulhasan Ngopi Bareng 'Buaya Cinta' Bung Hotman Paris di #KopiJohny
Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida
Sukses Pemilu Tentukan Pembangunan Indonesia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba
Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta
Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
Artis Roro Fitria Ditangkap Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
Ketum Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Mendukung Kemenangan Paslon No 1 Eramas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]