Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
KLH
DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
2018-06-07 20:36:46

Ilustrasi. Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti serapan anggaran tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih sangat rendah. Hingga akhir Mei 2018, anggaran KLHK baru terserap sekitar sekitar 21,06 persen saja.

"Serapan anggaran masih sangat jauh dari harapan, sebaiknya di akhir Mei harus sudah mencapai angka 40 persen," kata Tifatul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

KLHK harus mencari pokok masalah rendahnya serapan anggaran tahun 2018. "Kalau APBN tidak dibelanjakan, maka program kerja yang telah dirancang tahun-tahun sebelumnya bisa dipertanyakan masyarakat. Dampaknya dirasakan di tahun mendatang, yaitu terjadi pengurangan terhadap anggaran kementerian itu sendiri ," ujar politisi PKS ini.

Tifatul mengimbau agar KLHK mencari solusi untuk memaksimalkan agar serapan anggaran berjalan normal hingga akhir 2018. "Kalau sudah mendekati akhir tahun, ditakutkan nanti akan ada pemborosan secara mendadak. Seperti banyak staf melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan lainnya," tegasnya.

Terkait akuntabilitas belanja negara, Tifatul menyarankan KLHK harus berhati-hati agar tidak terjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan aparat hukum lainnya yang kemudian dijadikan sumber masalah.

Adapun penambahan anggaran KLHK pada tahun 2019, Tifatul menyatakan setuju, asal peruntukan anggaran tersebut dijelaskan secara umum, termasuk skema-skema apa saja yang ingin dicapai dan juga persentase yang diharapkan sampai batas akhir penggunaan anggaran di 2019 kelak.(es/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait KLH
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP
Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS
Menteri LHK: Jika Benar Sayang Rakyat, PT RAPP Harusnya Patuh Aturan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]