Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Amandemen UUD 45
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
2017-11-13 22:54:05

Wakil Ketua DPR RI Korkesa Fahri Hamzah saat di wawancarai wartawan.(Foto: Jayadi/Andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandang perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamendemen UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.

Demikian disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR saat menerima laporan tim reformasi parlemen dan manajemen blue print modernisasi DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).

Fahri mengatakan meski UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, Presiden sebagai kepala negara harus berani mengajak parlemen untuk mengamendeman yang ke lima.

"Memang kalau presiden berani, harus berani mengundang kita untuk mengamendemen UUD 45. Meski sudah diamandemen empat kali, tapi dalam dinamikanya tidak berkali-kali, sebetulnya itu baru amandemen sekali," kata Fahri dalam rilis yang diterima Parlementaria.

Fahri melanjutkan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kabar di kabinet, seharusnya sudah bisa merangkum kebutuhan atas amandemen UUD 1945 yang ke-lima. Sehingga, cabang-cabang kekuasaan yang ada semakin kuat.

"Setelah amandemen terakhir 2003, sekarang ini sudah 14 tahun, seharusnya seorang presiden atau kabinet yang punya pandangan kamar yang solid dan punya kekuasaan eksekutif, sudah bisa merangkum keseluruhan dari pada keseluruhan amandemen kelima, sehingga dasar dari cabang-cabang kekuasaan kita itu kuat," terangnya.

Misalnya, kata Fahri, Dewan Perakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara yang tidak memiliki kewenangan memadai. Padahal, tradisi senat di Indonesia bersumber dari fakta bahwa Indonesia pernah menganut sistem federasi.

"DPD misalnya bagaimana dia diletakkan sebagai lembaga, tapi kewenangan tidak diberikan secara memadai, sehingga DPD itu seperti ngambang. Ini seharusnya diperkuat, dia ini sebagai apa," jelas Fahri.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota kongres Amerika Serikat David Price, Fahri juga menyampaikan harapannya agar desain reformasi parlemen Indonesia lebih baik ke depan. Hal itu dalam rangka memperkuat fungsi DPR RI.

"Tim Reformasi DPR merencanakan pemecahan UU MD3 menjadi setidaknya Empat UU. Diantaranya, UU DPR, UU DPD dan UU MPR. Dan juga UU tentang Kawasan Legislatif," kata Fahri di Washington DC, Kamis (2/11).(ann/mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Amandemen UUD 45
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]