Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prolegnas
DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
2017-12-05 16:22:26

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat memberikan instrupsinya di ruang paripurna.(Foto: Runi/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masuk dalam Prolegnas prioritas 2018, agar bisa segera direvisi.

"Kami minta UU Nomor 16/2017 tentang Ormas masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Karena masyoritas fraksi yang menerima UU dengan syarat dan tiga fraksi yang menolak juga menghendaki adanya revisi," Jelas Arsul dalam instrupsinya di ruang paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dijelaskan politisi PPP memang saat pembahsan dengan Pemerintah dan DPD RI terdapat kendala yaitu Perppu nomor 2/2017 tentang Ormas belum diberi nomor, sehingga prosedural menjadi tidak memungkinkan untuk dimasukan dalam daftar prolegnas prioritas 2018.

"Namun tanggal 22 November lalu Presiden telah melakukan penomeran atas Perppu ormas yaitu nomor 16/2017. Karena itu saya harap jika ada UU yang telah selesai dibahas UU nomor 16/2017 bisa segera masuk prolegnas prioritas untuk segera direvisi," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Erma Suryani Ranik yang menanyakan hilangnya UU nomor 16/2017 yang asalnya adalah Perppu Ormas yang di sepakati untuk direvisi.

"Dari 50 list Prolegnas prioirtas tidak mencantumkan UU atas penetapan Ormas. Kami kahwatir ini tidak akan menjadi prioritas pembahsan di 2018. Demokrat mendukung perppu ormas ini di paripurna tapi dengan banyak catatn. Kami mohon penjelasan pimpinan mengenai menghilangnya UU 16/2017 di draf prolegnas prioritas," ungkpanya.

Dijelaskan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengungkapakan hampir semua fraksi mengusulkan hal yang sama termasuk Gerindra untuk seger dilakuakn revisi UU nomor 16/2017 tentang Ormas. Namun saat dilakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah (Kemenkum HAM) dan DPD RI nomor UU belum ada.

"Sehingga kesepakatan kita bahwa ada kemajuan satu langkah yang sudah dihasilkan, pertama adalah revisi tentang prolegnas tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali, revisi bisa dilakukan setiap bulan. Dan sudah menjadi kesepakan kita, jika ada satu UU selesai tahun ini makan revisi tentang Ormas akan mendapatkan kesempatan pertama untuk dimasukkna prolegnas untuk revisi 2018," jelasnya.(ria,mp/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Prolegnas
Relawan PRASA Siap Jadi Garda Terdepan Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi 2019
PRASA Siap Deklarasi Akbar Relawan Bangun Ukhuwah Kepemimpinan Nasional Pemilu 2019
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Acara Peresmian Mabes Gerakan Laskar Pro 08 di Matraman Jakarta
Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]