Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prolegnas
DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
2017-12-05 16:22:26

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat memberikan instrupsinya di ruang paripurna.(Foto: Runi/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masuk dalam Prolegnas prioritas 2018, agar bisa segera direvisi.

"Kami minta UU Nomor 16/2017 tentang Ormas masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Karena masyoritas fraksi yang menerima UU dengan syarat dan tiga fraksi yang menolak juga menghendaki adanya revisi," Jelas Arsul dalam instrupsinya di ruang paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dijelaskan politisi PPP memang saat pembahsan dengan Pemerintah dan DPD RI terdapat kendala yaitu Perppu nomor 2/2017 tentang Ormas belum diberi nomor, sehingga prosedural menjadi tidak memungkinkan untuk dimasukan dalam daftar prolegnas prioritas 2018.

"Namun tanggal 22 November lalu Presiden telah melakukan penomeran atas Perppu ormas yaitu nomor 16/2017. Karena itu saya harap jika ada UU yang telah selesai dibahas UU nomor 16/2017 bisa segera masuk prolegnas prioritas untuk segera direvisi," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Erma Suryani Ranik yang menanyakan hilangnya UU nomor 16/2017 yang asalnya adalah Perppu Ormas yang di sepakati untuk direvisi.

"Dari 50 list Prolegnas prioirtas tidak mencantumkan UU atas penetapan Ormas. Kami kahwatir ini tidak akan menjadi prioritas pembahsan di 2018. Demokrat mendukung perppu ormas ini di paripurna tapi dengan banyak catatn. Kami mohon penjelasan pimpinan mengenai menghilangnya UU 16/2017 di draf prolegnas prioritas," ungkpanya.

Dijelaskan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengungkapakan hampir semua fraksi mengusulkan hal yang sama termasuk Gerindra untuk seger dilakuakn revisi UU nomor 16/2017 tentang Ormas. Namun saat dilakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah (Kemenkum HAM) dan DPD RI nomor UU belum ada.

"Sehingga kesepakatan kita bahwa ada kemajuan satu langkah yang sudah dihasilkan, pertama adalah revisi tentang prolegnas tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali, revisi bisa dilakukan setiap bulan. Dan sudah menjadi kesepakan kita, jika ada satu UU selesai tahun ini makan revisi tentang Ormas akan mendapatkan kesempatan pertama untuk dimasukkna prolegnas untuk revisi 2018," jelasnya.(ria,mp/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Prolegnas
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Hidayatullah: Kapolri Terbaca Seperti Ada Upaya Memecah Belah Ormas Islam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]