Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Rohingya
DPR Minta Pemerintah Tampung Pengungsi Rohingya
2017-09-13 07:41:22

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong pemerintah menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Secara khusus, dirinya meminta disediakannya pulau untuk pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan Indonesia saat menerima ratusan ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

"Dulu kita pernah membuka satu pulau menerima khusus pengungsi Vietnam, dan saya pikir sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, ini harus segera dilakukan pemerintah, membuka Pulau Galang lagi atau pulau apapun untuk menerima pengungsi Rohingya di Indonesia," ungkap Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9)

Nurhayati mengatakan, saat ini sekitar 300 ribu pengungsi Rohingya sudah tiba di Bangladesh dengan kondisi sangat memprihatinkan akibat keterbatasan pasokan pangan, air bersih dan obat-obatan.

Untuk itu, dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian. "Insya Allah, kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing, artinya ini tidak bisa dibiarkan," katanya.

Presiden International Humanitarian Law ini juga mendukung statement PBB yang mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Paling tidak memberikan akses tinggal dan hidup sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Human Rights. "Bahwa siapapun tidak bisa ditampikkan hak asasi manusianya," terang Nurhayati.(ann/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Rohingya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam
Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA
Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]