Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan Manasik Haji
2022-07-22 14:16:45

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Runi/nvl)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Pembenahan haji dirasa perlu setelah evaluasi dilakukan pada keberangkatan haji tahun ini. Yandri meminta pelaksanaan manasik haji mendatang dilakukan secara menyeluruh dan detail, tidak hanya melingkupi berkaitan dengan ibadah.

Melainkan, manasik haji dibuat untuk mengenalkan calon jemaah dengan hal-hal terkait mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. "Jadi tidak hanya sekadar doa, sekadar lempar jumroh, tawaf, bukan itu saja manasik," kata Yandri kepada awak media, baru-baru ini.

Manasik yang melingkupi keseluruhan itu diminta Yandri, bukannya tanpa sebab. Ia melihat, masih ada jemaah haji yang tidak familiar dengan hal-hal teknis. "Manasik harus dibenahi juga karena banyak jemaah haji itu dari kampung yang (mungkin) tidak pernah naik pesawat, belum pernah lihat hotel, belum pernah di ruangan ber-AC," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, Yandri menilai penting hal-hal teknis menyangkut proses keberangkatan haji. "Ini menurut saya persoalan mendasar dan banyak persoalan karena rata-rata dari sisi pendidikan hampir 30 persen enggak tamat SD. Nah jadi manasik haji Kemenag itu mesti disisipi atau disempurnakan dengan hal-hal yang menyangkut pergi dari rumah sampai ke rumah lagi," tutur Yandri.(rnm/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya!
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut
Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan
Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut
Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi
Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]