Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Islam
DPR Desak Parlemen Negara-negara OKI Kirim Delegasi ke Xinjiang dan Yerusalem
2020-02-01 14:29:59

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (kiri) saat di sela-sela menghadiri Sidang The 15th Session of The PUIC Conference, di Ouagadougou, Burkina Faso, Afrika Barat,.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara OKI untuk mengirimkan Delegasi guna meninjau secara langsung kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjang, dan Al Aqsa di Yerussalem.

"Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan. Dengan demikian PUIC bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya, sehingga langkah PUIC ke depan dalam menyikapi situasi di Xinjiang bisa lebih tepat," ungkap Mardani di sidang Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama PUIC di Ouagadougou, Burkina Faso, yang berlangsung pada 27-30 Januari 2020.

Usulan tersebut menyeruak ketika forum berdebat mengenai perlu atau tidaknya sebuah resolusi khusus untuk menyikapi situasi di Uyghur. Selain kunjungan ke Xinjiang, politisi Fraksi PKS itu juga meminta PUIC mengirimkan delegasi untuk meninjau secara langsung situasi di Al Aqsa.

"Sebagai Ibu Kota abadi Negara Palestina, kita juga harus tunjukkan dukungan kita terhadapYerusalem termasuk Masjid Al Aqsa. Kunjungan Delegasi PUIC ke Yerusalem dan Al Aqsa akan memberikan dukungan kuat parlemen negara-negara Muslim terhadap masalah Palestina," tegas anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Usulan Delegasi DPR RI yang disampaikan Mardani, yang pada kesempatan itu didampingi Anggota DPR RI Muslim (F-Demokrat), tersebut disetujui oleh seluruh peserta sidang di Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama. Pasalnya hal tersebut dinilai lebih diperlukan dari pada memperdebatkan perlu atau tidaknya draf resolusi terkait Uyghur.

Sidang tahunan yang ke-15 Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI tersebut digelar di Burkina Faso, selama empat hari yakni 27-30 Januari 2020. Saat itu juga dibahas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh Negara-negara Islam. Delegasi DPR RI yang ikut berpartisipasi dalam sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsudin.(ayu/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Islam
 
Sholat Jumat Diatus Berdasarkan Nomer Handphone, Jazilul: Jangan Persulit Ummat Untuk Beribadah
 
Tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka Mendampingi Putrinya Mualaf Masuk Islam
 
Terkait Konflik Rasial di India, Indonesia Diminta Bersuara Keras di PBB
 
Fadli Zon: Perusakan Mushola di Minahasa Tindakan Barbar, 'Saya Pancasila' Hanya di Bibir
 
Ingatkan Menteri Agama, Anton Tabah: Kasus Perusakan Mushola di Minahasa Adalah The Real Radicalsm
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]