Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Berkomitmen Terus Terbuka Kepada Masyarakat
2018-11-06 09:47:05

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.(Foto: Geraldi/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 oleh Komisi Informasi Publik (KIP) untuk Kategori "Menuju Informatif". Pada kesempatan tersebut, Indra menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Sekarang masyarakat cukup mengakses aplikasi DPR Now!, itu bisa real time melihat semua persidangan produk politik DPR. Jadi secara output dan outcame, DPR sudah menghasilkan suatu produk yang bisa diakses secara terbuka dan tidak ada lagi yang ditutupi," terang Indra saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (05/11).

Aplikasi DPR Now! merupakan salah satu produk pendukung keterbukaan informasi. Produk ini merupakan hasil tindak lanjut DPR RI sebagai salah satu Parlemen Terbuka (Open Parliament). Masyarakat pun dapat secara bebas menyampaikan aduan ataupun keluhan yang akan dijembatani oleh DPR RI untuk disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Indra pun menyampaikan bahwasannya seluruh Pimpinan DPR RI mendukung secara penuh keterbukaan informasi di DPR RI, baik informasi politik ataupun administratif. Hal ini merupakan bentuk implementasi aturan keterbukaan informasi yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia pun berharap, UU tersebut akan diimplementasikan dan dijalankan dengan baik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI, serta mendorong agar PPID DPR RI semakin terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR RI.

"PPID kita sudah cukup baik dengan perangkat-perangkat yang memang kita sangat kita perhatikan. Kita mengupayakan agar PPID kita ini semakin terbuka dalam memberikan informasi publik dan selalu bersikap responsif dan akuntabel. Karena bagaimanapun amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah perintah undang-undang yang semua lembaga negara harus mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan," jelas Indra.

Penganugerahan Kategori II kepada DPR yaitu "Menuju Informatif" memiliki jumlah nilai antara 80-89.9. Kategori ini dinobatkan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh KIP terhadap PPID di semua badan publik dan partai politik di Indonesia, termasuk keterbukaan informasi di DPR RI.(nap/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Open Parliament Tandai Babak Baru Praktik Demokrasi Dalam Negeri
Baleg Harapkan Kesungguhan Pemerintah Bahas RUU
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]