Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
DPR Akan Bangun Alun-alun Demokrasi
Thursday 21 May 2015 08:25:43

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tahap pertama dalam rangka implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan adalah membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Hal itu diutarakannya di depan Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5) dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Menurutnya, alun-alun tersebut disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan, maka pelaksanaan pelaksanaan demo di tempat tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan aparat.

Secara keseluruhan, lanjut politisi PKS ini, implementasi reformasi DPR akan dilakukan melalui 7 tahapan. Setelah tahap pertama pembangunan alun-alun demokrasi, tahap kedua membangun museum dan perpustakaan, tahap ketiga membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR dan tahap keempat membangun visitor center.

Tahap kelima pembangunan ruangan pusat legislasi dan perancangan Undang-undang, tahap keenam pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar serta ketujuh integrasi kawasan.Integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota negara.

“Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan baik warga negara Indonesia maupun WNA yang ingin mengetahui perjalanan Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa,” jelas Fahri menambahkan.(mp/dpr/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Zuhairi Misrawi: Hoaks Berbahaya Bagi Demokrasi
Fahri Hamzah: Reformasi Parlemen adalah Jawaban atas Defisit Demokrasi
Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi
Diskusi JPPD: Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics
Dalam Japan Foundation Asia Center, Yenny Wahid Bicara Nilai dan Penerapan Demokrasi di Asia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]