Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
DPR Akan Bangun Alun-alun Demokrasi
Thursday 21 May 2015 08:25:43

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tahap pertama dalam rangka implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan adalah membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Hal itu diutarakannya di depan Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5) dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Menurutnya, alun-alun tersebut disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan, maka pelaksanaan pelaksanaan demo di tempat tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan aparat.

Secara keseluruhan, lanjut politisi PKS ini, implementasi reformasi DPR akan dilakukan melalui 7 tahapan. Setelah tahap pertama pembangunan alun-alun demokrasi, tahap kedua membangun museum dan perpustakaan, tahap ketiga membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR dan tahap keempat membangun visitor center.

Tahap kelima pembangunan ruangan pusat legislasi dan perancangan Undang-undang, tahap keenam pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar serta ketujuh integrasi kawasan.Integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota negara.

“Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan baik warga negara Indonesia maupun WNA yang ingin mengetahui perjalanan Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa,” jelas Fahri menambahkan.(mp/dpr/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]