Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Capim KPK
DPR takkan Terpaku Ranking Capim KPK
Friday 19 Aug 2011 14:54:31

Gedung KPK Jakarta (Foto: Berita HUKUM.com/RIZ)
JAKARTA-DPR tidak mau terpaku dengan peringkat delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap mereka, fraksi-fraksi sedang membangun komunikasi untuk menetapkan sistem kriteria yang terbuka.

"DPR tidak terpengaruh ranking, itu sifatnya sebagai pertimbangan saja. Sekarang fraksi-fraksi sedang membangun komunikasi untuk menetapkan sistem kriteria yang terbuka dalam melaksanakan fit and proper test nantinya," kata Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (19/8).

Ditegaskan, perlu ditekankan bahwa masyarakat tidak perlu alergi terhadap keputusan politik yag akan diambil DPR. Sebab, DPR merupakan lembaga politik, jadi keputusannya juga politis. Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, tiap fraksi dengan jaringan di masing-masing partai akan membuka semua lampiran masyarakat terhadap delapan nama tersebut.

"DPR khususnya PDIP akan memilih kandidat yang memenuhi kriteria figure yang integritas teruji, independen, tidak pesanan siapa pun, siap membangun KPK tanpa kompromi dan harus bisa menjadi team work yang kuat di dalam KPK," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, pihaknya menunggu delapan nama dari Presiden SBY. Setelah nama itu diterima, DPR langsung melakukan fit and proper test. "Belum masuk ke dewan, masih di presiden, tunggu dari presiden. Selambat-lambatnya tiga bulan sejak diserahkan, dari presiden harus terpilih empat nama," jelas Benny.

Benny menambahkan, mekanisme fit and proper test capim KPK akan melalui tahapan rapat pleno di Komisi III DPR setelah daftar nama tersebut diserahkan oleh presiden kepada pimpinan DPR. Uji kelayakan akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). “Uji kelayakan tetap dilakukan secara terbuka,” tandasnya.(mic/rob)


 
Berita Terkait Capim KPK
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh
Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]