Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Hakim
DPR Setujui Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Agung
2019-03-21 07:58:57

Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 - 2019. Komisi III DPR-RI hasil mufakat 10 Fraksi.Memutuskan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Calon Hakim Konstitusi periode 2019-2024. Keputusan itu diambil dalam Papat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 11 Calon Hakim Konstitusi di hadapan Rapat Paripurna. Utut kemudian menanyakan laporan dari Komisi III DPR RI itu kepada anggota Dewan yang hadir.

"Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" kata Utut kepada Anggota Dewan yang hadir, dan disambut jawaban "Setuju". Palu persetujuan pun langsung diketuk Utut.

Aswanto dan Wahiduddin sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Ada 11 Calon Hakim Konstitusi yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Aswanto dan Wahiduddin merupakan Calon Hakim Konstitusi petahana.

Ke-11 Calon Hakim Konstitusi yaitu Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aswanto, Wahiduddin Adams, Ichsan Anwary, Galang Asmara, Aidul Fitriciada Azhari, Askari Razak, Sugianto, Bahrul Ilmi Yakup, Umbu Rauta dan Refly Harun.(pun/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hakim
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]