Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
2019-07-27 06:16:48

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Andri/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI ikut memperjuangkan kepentingan nasional dengan mengirimkan delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Internasional.

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan kinerja DPR RI dalam pidatonya di Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).

Delegasi DPR RI menghadiri ASEAN - AIPA Interface Meeting pada 21-23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand dengan tema pembicaraan "Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community." Beberapa isu krusial kawasan dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti isu Rohingya dan stabilitas keamanan di kawasan. Sebelumnya, delegasi DPR RI juga menghadiri pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada 11-17 Mei 2019 di Roma, Italia.

Sementara dalam Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs di Iran pada 25 - 28 Juni 2019, delegasi membahas 10 resolusi diantaranya isu Palestina, penguatan parlemen, demokrasi, multilateralisme dan integrasi parlemen Asia. Posisi Indonesia cukup diperhitungkan dalam forum karena merupakan negara demokrasi terbesar di Asia.

Di masa sidang V ini, DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 7 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Selain itu, DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 9 Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022. Begitu juga dengan Komisi VII DPR RI telah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur Pemangku Kepentingan periode 2019 - 2024 dengan keputusan mengembalikan kepada Pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar DEN dapat berfungsi secara efektif.

Sementara dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII meminta pemerintah melakukan proses hukum terkait temuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan pabrik Mi Instan milik PT. Indofood Tbk di Medan, Sumatera Utara.(ann/es/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]