Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Ongkos Produksi BBM
Friday 09 Mar 2012 17:20:37

Aksi unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan TDL (Foto: BeritaHUKUM.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan APBN-P 2012 yang segera dibahas dalam Maret ini harus menjadi momen bagi DPR dan pemerintah untuk menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak. Pasalnya, selama ini masalah etrsebut menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.

"Masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak transparannya cost production BBM yang akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan biaya produksi dianggap membengkak," kata anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani dalam rilisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (9/3).

Bengkaknya biaya produksi, menurut Dewi, seharusnya bisa dijelaskan secara menyeluruh. Hal itu terutama bagaimana cara menghitung komponen harga dasar bahan bakunya. Jadi, pemerintah harus dapat membedakan bahan baku yang diperoleh dari impor dan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah juga harus menjelaskan kepada rakyat secara gamblang, agar persoalan rencana kenaikan BBM dapat disikapi dengan lebih arif oleh pemerintah.

Menurutnya, semua penghitungan pemasukan dan pengeluaran negara harus kembali di analisa mendalam, sehingga komponen biaya pengeluaran negara yang sebenarnya bisa di beberkan. Rakyat jangan hanya mendapat info soal beratnya negara mengelola keuangan, tapi harus dijelaskan juga bagaimana negara mengatur penerimaan dari sumber mana saja.

Politisi PDIP juga meminta kalangan Dewan serta pemerintah dan PT Pertamina membuka ´buku besar´ laporan keuangan PT Pertamina melalui menteri keuangan harus diaudit ulang. Laporan tersebut harus dianalisa secara menyeluruh sehingga upaya keterbukaan dapat menjadi dasar perbaikan pembangunan industri minyak dan gas (migas) nasional.

"Pernyataan pemerintah melalui wakil menteri keuangan yang menyatakan bahwa defisit sekitar tiga persen menjadi alasan BBM harus naik amat tidak masuk akal, karena sebenarnya dalam standar internasional, defisit tiga persen masih dianggap batas normal dan tidak membuat negara bangkrut," kata dia.

Rencana pembahasan APBN Perubahan tahun 2012 pada Maret 2012 ini, diingatkan Dewi, harus menjadi momen penting bagi DPR dan pemerintah untuk dapat menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak di Indonesia, yang dianggap sebagai penyebab keharusan BBM subsidi harus naik sebesar Rp1500.

"Masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak transparannya cost production BBM yang akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan biaya produksi dianggap membengkak," ungkap dia.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]