Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Palestina
DPR Kecam Tindakan Pelarangan Sholat di Masjid Al-Aqsa
2017-07-17 11:34:05

Ini adalah pertama kalinya pendudukan Israel mencegah warga Palestina melakukan sholat Jum'at di Masjid Al-Aqsa.(Foto: Istimewa)
PALESTINA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mengecam tindakan polisi Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina melaksanakan shalat Jumat di masjid tersebut.

"Tindakan penutupan dan pelarangan shalat Jumat di Mesjid Al-Aqsa jelas tidak bisa dibenarkan karena menghalangi umat Islam untuk beribadah dan berziarah ke tempat suci tersebut," kata Rofi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (17/7).

Israel melakukan penutupun masjid Al-Aqsa menyusul dua polisi Israel yang ditembak mati oleh tiga pria, dan setelah kejadian seluruh pelaku ditembak mati.

Rofi berpendapat bahwa penutupan mesjid Al-Aqsa untuk alasan keamanan merupakan tindakan berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya masyarakat Palestina dalam menjalankan keyakinannya.

"Israel harus segera mencabut kebijakan tersebut. Karena nyata-nyata telah menciderai prinsip keagamaan dan prinsip kedaulatan sekaligus, dan ini bukan yang pertama. Pada bulan Ramadhan lalu mereka membatasi umat islam yang hendak beritikaf dan menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa," ujar Rofi.

Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci yang menjadi salah satu destinasi ritual utama ziarah dan ibadah bagi umat Islam seluruh dunia. Beberapa pihak telah mengecam penguasaan Israel terhadap kawasan suci masjid Al-Aqsa.

Kebijakan terbaru dari Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali tentang tidak adanya kedaulatan Israel atas Kota Yerusalem yang didudukinya selama ini.

"Dan tidak terhitung berapa kali Israel tidak mematuhi resolusi yang di keluarkan PBB, tanpa ada sanksi dan tindakan apa-apa," ucap Rofi.(yuni/Antara/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Palestina
Harapan Besar Warga Gaza atas Kesepakatan Damai Hamas-Fatah
Kasus Yerusalem: Palestina Tetap Bekukan Hubungan dengan Israel
DPR Kecam Tindakan Pelarangan Sholat di Masjid Al-Aqsa
Ismail Haniya Dipilih sebagai Pemimpin Baru Hamas
PBB Kutuk Rencana Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]