Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kemenakertrans
DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans
Thursday 08 Sep 2011 13:09:31

Menakertrans Muhaimin Iskandar (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning itu, sebagian besar para Komisi IX meminta tanggapan dan kejujuran dari menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang berbagai spekulasi dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Muhaimin sendiri tidak terpancing dan emosi menanggapi pertanyaan yang diajukan bekas koleganya di Senayan itu.

Bahkan, keponakan mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, malah terkejut begitu mendengar ada kasus korupsi yang menyeret pejabat di kementerian yang dipimpinnya. Padahal, masalah percepatan pembangunan infrastruktur di daerah transmigrasi sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan yang ada di 19 kabupaten/kota dalam 13 provinsi.

"Saya kadang kaget, tidak paham, karena yang menentukan tender itu bupati, kuasa di dinas, DIPA di kabupaten, dinasnya juga belum tentu dinas transmigrasi," kata Muhaimin dengan lugas berkelit.

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi IX DPR, Muhaimin menjelaskan, dana percepatan infrastruktur pembangunan daerah transmigrasi biasanya disebut dana transfer daerah atau dana infrastruktur daerah. Semua itu ditujukan untuk mendorong percepatan daerah dalam pelaksanaan desentraslisasi.

Dengan nada tinggi, Muhaimin mengaku, dirinya sangat kaget karena Kemenakertrans dituding melakukan tender. Padahal, Kemenakertrans hanya memohon, agar program tersebut bisa dilaksanakan oleh daerah.

"Saya sangat shock, atas dasar apa seolah-olah Menakertrans yang menentukan memenangkan tender, bayar di muka, kalaupun nanti disosialisasikan bupati, itupun kewenangan Kemenakertrans sebatas memberikan pengawasan dan standar-standar. Bupati bisa melaksanakan sepenuhnya, semua pelaksanaan ada di bupati, bukan Kemenakertrans," jelas ketua umum DPP PKB tersebut.(mic/rob)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenakertrans
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]