Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Capim KPK
DPR Belum Tentukan Capim KPK yang Akan Diuji
Monday 05 Sep 2011 19:10:14

Gedung KPK di Jakarta (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan melakukan rapat internal, sebelum menggelar uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test). Selain untuk menentukan waktu pelaksanaan, juga untuk menetapkan jumlah calon pimpinan KPK yang harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Bidang Hukum tersebut.

Rapat tersebut dijadwalkan digelar pada pekan ini. Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi III DPR dari fraksi Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/9). "Akan diputuskan di rapat internal. Komisi III minggu ini akan rapat internal,” kata Saan.

Menurutnya, dalam rapat tersebut juga akan ditentukan penjadwalan, kapan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar. Saat ini Komisi III DPR masih terbelah, sebagian menginginkan agar DPR memilih lima calon pimpinan KPK yang baru.

Sedangkan yang lain mengatakan cukup dipilih empat kandidat, sejalan dengan jumlah calon yang disodorkan Panita Seleksi dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan jabatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK selama empat tahun.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa juga menambahkan, fraksinya tetap akan memilih empat pimpinan KPK dari delapan kandidat yang sudah disodorkan oleh panitia seleksi (pansel).

“Kami memilih sesuai kebutuhan, yang dibutuhkan empat, ya (calonnya) delapan lah. Pak Busyro Muqoddas (Ketua KPK) sudah diputuskan empat tahun, karena itu Demokrat tetap menerima yang delapan calon,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemeringkatan yang dilakukan pansel akan menjadi pertimbangan dalam memilih empat kandidat terbaik. Sebelumnya, sebagian anggota Komisi III DPR berkukuh agar pansel mengajukan 10 kandidat dan memilih lima pimpinan KPK yang baru.

Enggan Komentar
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Pansel Capim KPK Patrialis Akbar enggan mengomentari tentang penolakan DPR atas delapan nama yang disodorkan itu. Keputusan Pansel KPK sudah final dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Begini, saya tidak mau banyak komentar. Kewajiban pemerintah kan sudah menyerahkan ke DPR. Silahkan selanjutnya terserah DPR,” ujar Patrialis.

Menkumham juga menjelaskan, keputusan pansel menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK bukan kehendak pihaknya. Namun, karena mengikuti undang-undang yang berlaku. Karena itulah, Patrialis tak terlalu memusingkan penolakan DPR yang meminta pansel menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK.

“Itu kan urusannya Komisi III, urusannya DPR. Bukan urusan pemerintah lagi. Pemerintah sudah menyerahkan. Mau ada empat, tiga atau 2 calon itu urusannya DPR. Yang jelas, tugas pemerintah sudah melaksanakan,” tandas politisi PAN ini.(mic/spr/bie)


 
Berita Terkait Capim KPK
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Mobil Ketua KPU Samarinda yang Hilang, Dicuri Deni Setiawan Stafnya Sendiri
Terdakwa Erwin dan Riza Pemilik 5 Kg Sabu Dituntut Penjara Seumur Hidup
Pak Jokowi Tolong Buktikan, Katanya Masalah Banjir Jakarta Selesai Kalau Jadi Presiden
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]