Menurut" /> BeritaHUKUM.com - Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
#2019GantiPresiden
Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi
2018-04-10 06:59:09

Ilustrasi. Partai Bulan Bintang Bela Islam dan Bela NKRI.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasannya menginginkan pergantian Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

"Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Yusril, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di berbagai bidang.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," ujar Yusril.

Yusril mengatakan Utang luar negeri Indonesia tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur melainkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

"Kalau utang untuk bayar utang lagi, itu akan makin berat dan kita lihat kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, subsidi hilang, listrik naik dan kemudian juga kita melihat terjadi keresahan sosial makin hari makin luas terutama kelompok Islam tertekan, ulama dikriminalisasi bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," jelasnya.

Yusril menegaskan, PBB akan tetap beroposisi seandainya Jokowi kembali terpilih pada 2019 mendatang. Jikalau pun pilpres diikuti Jokowi sebagai calon tunggal, PBB akan mengkampanyekan kotak kosong sebagai lawan.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Tak hanya itu, Yusril menganggap kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

"Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Yusril.

"Keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," ujar dia.(dbs/jurnalpolitik/bh/sya)


 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]