Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
BUMN
Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN
2022-07-22 13:51:44

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan keterangan kepada media seusai upacara Hari Bhakti Adyaksa ke-62.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Totalitas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam membongkar kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bikin koruptor cemas.

Sejumlah pihak yang terlibat, penyelenggara negara maupun swasta, telah ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, lima tersangka pada kasus korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex (BFC) di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) ditahan oleh Kejagung.

Praktisi hukum Harsya Wardhana mengatakan, pengusutan korupsi yang masif dan agresif di perusahaan plat merah membuktikan reputasi Jaksa Agung dalam mengawal pembangunan.

"Kasus lama atau kasus baru dibabat semua. KRAS ini mirip dengan Garuda, pejabat lama dijerat sehingga dipastikan koruptor-koruptor BUMN gak bisa tidur nyenyak, biar pun sudah pensiun," kata Harsya, melalui keterangan tertulis, Jum'at (22/7).

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak saja menunjukkan kerja keras yang selama ini dilakukan jajaran Kejagung.

Lebih dari itu, juga menunjukkan paradigma yang utuh dari pimpinan Korps Adyaksa tentang cara bernegara dan proses pembangunan.

"Jadi pembangunan tidak saja dipahami yang sekarang dan akan datang, tapi sebagai proses menyeluruh yang juga terkait dengan masa lalu," ujarnya.

Harsya mengatakan, langkah Jaksa Agung melakukan bersih-bersih BUMN sangat tepat. Pasalnya, praktik korupsi di lingkungan perusahaan itu sudah masuk kategori sangat memprihatinkan.

Ditengarai minimnya transparansi laporan keuangan beserta besarnya pengaruh kepentingan politik jadi salah satu faktor utamanya.

"Selain kasus KRAS ini masih banyak lagi. Dua mantan direktur PT Adhi Karya juga diperiksa (sebagai saksi) terkait kasus PT Adhi Persada Realti (APR), juga ada kasus PT Waskita Beton Precast. Ya siap-siap saja, tunggu giliran merasakan tangan besi Jaksa Agung," ungkapnya.

Dia meyakini Jaksa Agung tak akan berhenti membongkar kasus korupsi di tubuh BUMN. Selain merugikan keuangan negara dan masyarakat, praktik korupsi yang mengakar dinilai telah merusak citra pemerintah di dunia usaha.

"Jelas bahwa KKN itu menghambat investasi, dan kita tahu BUMN yang sehat berperan penting bagi penciptaan ekosistem investasi yang baik," tandas Harsya.

Karena itu, langkah meyakinkan Jaksa Agung dalam membasmi koruptor BUMN disebut mampu menjaga kredibilitas pemerintah di tingkat nasional maupun global.

Kiprah Kejagung yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum juga dipastikan memberi rasa aman bagi investor, sehingga mereka tak ragu menanamkan modalnya. "Ya memang Kejagung ini wajah pemerintah di bidang penegakan hukum," pungkasnya.(rls/bh/amp)


 
Berita Terkait BUMN
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya
Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi
Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil
Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA
Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?
Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000
Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T
HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah di Tahun 2023
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]