Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Hong Kong
China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
2019-11-29 06:30:31

Aksi protes di Hong Kong telah berlangsung sejak Juni.(Foto: REUTERS)
HONG KONG, Berita HUKUM - Pemerintah China memperingatkan akan menempuh langkah-langkah balasan terhadap Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk mendukung gerakan demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.

China menuduh Amerika Serikat (AS) mempunyai "niat jahat" setelah Kongres mengesahkan rancangan undangan dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Trump.

"Kami memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak secara keras kepala bertindak semaunya sendiri, jika tidak, China akan mengambil tindakan balasan, dan Amerika harus menanggung seluruh akibatnya." Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina pada, Kamis (28/11).

Tidak disebutkan langkah balasan apa yang akan ditempuh China, selain kecaman dan ancaman.

"Amerika mengesampingkan fakta-fakta dan mendistorsi kenyataan.

"Negara itu secara terbuka mendukung para penjahat yang suka berbuat kekerasan yang merusak berbagai fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tak bersalah, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban masyarakat."

Status istimewa

Pemerintah Hong Kong mengatakan legislasi itu mengirimkan sinyal yang keliru kepada pemrotes dan tidak membantu menenangkan suasana.

Namun salah satu figur penting dalam gerakan protes, Joshua Wong, mengatakan undang-undang AS itu merupakan "pencapaian luar biasa" bagi "semua orang Hong Kong".

Presiden TrumpHak atas fotoREUTERS
Image captionPresiden Trump mengatakan ia meneken RUU untuk "menghormati Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong".

Berdasarkan undang-undang yang diberi nama Akta Demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu, Departemen Luar Negeri AS harus melakukan verifikasi setiap tahun apakah Kong Kong masih menikmati otonomi yang selama ini dipraktikan untuk mempertahankan status istimewanya dalam bidang perdagangan dengan Amerika Serikat.

Dengan menyandang status perdagangan khusus dengan Amerika Serikat, wilayah itu tidak terpengaruhi oleh sanksi-sanksi atau tarif AS yang dikenakan kepada China.

RUU itu mulai dibahas pada Juni lalu ketika gerakan protes di Hong Kong masih pada tahap awal. Dengan suara mutlak, DPR AS menyetujui RUU bulan lalu.

Di dalam legislasi itu disebutkan: "Hong Kong adalah bagian dari China tetapi memiliki sistem ekonomi dan hukum yang sangat berbeda."

"Review tahunan akan menilai apakah China telah mengikis kebebasan sipil di Hong Kong dan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar Hong Kong."

Gelombang protes terjadi mulai Juni, semula menentang RUU Ekstradisi ke China tetapi gerakan itu kemudian berkembang menjadi gerakan prodemokrasi. Meskipun RUU ditarik pada bulan September unjuk rasa terus berlanjut hingga kini.

Hong Kong adalah bagian dari China namun bekas jajahan Inggris ini memiliki otonomi dan penduduknya juga memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga China.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Hong Kong
 
China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
 
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
 
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
 
Hong Kong Akhirnya Mencabut RUU Ekstradisi ke China Daratan yang Memicu Protes Besar
 
Demonstran Ditembak Pertama di Hong Kong Setelah Parade Perayaan 70 Tahun Kekuasaan Komunis China
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Jokowi Merasa Ngeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]