Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Hong Kong
China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
2019-11-29 06:30:31

Aksi protes di Hong Kong telah berlangsung sejak Juni.(Foto: REUTERS)
HONG KONG, Berita HUKUM - Pemerintah China memperingatkan akan menempuh langkah-langkah balasan terhadap Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk mendukung gerakan demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.

China menuduh Amerika Serikat (AS) mempunyai "niat jahat" setelah Kongres mengesahkan rancangan undangan dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Trump.

"Kami memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak secara keras kepala bertindak semaunya sendiri, jika tidak, China akan mengambil tindakan balasan, dan Amerika harus menanggung seluruh akibatnya." Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina pada, Kamis (28/11).

Tidak disebutkan langkah balasan apa yang akan ditempuh China, selain kecaman dan ancaman.

"Amerika mengesampingkan fakta-fakta dan mendistorsi kenyataan.

"Negara itu secara terbuka mendukung para penjahat yang suka berbuat kekerasan yang merusak berbagai fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tak bersalah, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban masyarakat."

Status istimewa

Pemerintah Hong Kong mengatakan legislasi itu mengirimkan sinyal yang keliru kepada pemrotes dan tidak membantu menenangkan suasana.

Namun salah satu figur penting dalam gerakan protes, Joshua Wong, mengatakan undang-undang AS itu merupakan "pencapaian luar biasa" bagi "semua orang Hong Kong".

Presiden TrumpHak atas fotoREUTERS
Image captionPresiden Trump mengatakan ia meneken RUU untuk "menghormati Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong".

Berdasarkan undang-undang yang diberi nama Akta Demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu, Departemen Luar Negeri AS harus melakukan verifikasi setiap tahun apakah Kong Kong masih menikmati otonomi yang selama ini dipraktikan untuk mempertahankan status istimewanya dalam bidang perdagangan dengan Amerika Serikat.

Dengan menyandang status perdagangan khusus dengan Amerika Serikat, wilayah itu tidak terpengaruhi oleh sanksi-sanksi atau tarif AS yang dikenakan kepada China.

RUU itu mulai dibahas pada Juni lalu ketika gerakan protes di Hong Kong masih pada tahap awal. Dengan suara mutlak, DPR AS menyetujui RUU bulan lalu.

Di dalam legislasi itu disebutkan: "Hong Kong adalah bagian dari China tetapi memiliki sistem ekonomi dan hukum yang sangat berbeda."

"Review tahunan akan menilai apakah China telah mengikis kebebasan sipil di Hong Kong dan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar Hong Kong."

Gelombang protes terjadi mulai Juni, semula menentang RUU Ekstradisi ke China tetapi gerakan itu kemudian berkembang menjadi gerakan prodemokrasi. Meskipun RUU ditarik pada bulan September unjuk rasa terus berlanjut hingga kini.

Hong Kong adalah bagian dari China namun bekas jajahan Inggris ini memiliki otonomi dan penduduknya juga memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga China.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Hong Kong
 
China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
 
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
 
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
 
Hong Kong Akhirnya Mencabut RUU Ekstradisi ke China Daratan yang Memicu Protes Besar
 
Demonstran Ditembak Pertama di Hong Kong Setelah Parade Perayaan 70 Tahun Kekuasaan Komunis China
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
BidDokkes Bersama Dit Polairud Polda Gorontalo Gelar Bhakti Kesehatan Masyarakat Pesisir Pantai
Mantan Dirut Transjakarta Donny Andy Saragih Akan Dicekal ke Luar Negeri
Polres Gorontalo Tetapkan IY Sebagai Tersangka Kasus Cabul Anak Berkebutuhan Khusus
Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
Polisi Tangkap AMS Pelaku Pembuat dan Pemasang Spanduk Bernada SARA
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]