Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Caleg Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat: Alternatif Pilihan untuk Pemilih 'Golput'
2019-02-03 16:24:55

Tampak Narasumber diskusi yang digelar oleh Perludem di D'Hotel, Jalan Guntur No. 9, Guntur, Jakarta Selatan pada, Minggu (3/2).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilihan Umum 2019 akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 mendatang, terkait hal tersebut digelar diskusi publik bertajuk "Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat: Alternatif Pilihan untuk Pemilih Golput" yang digelar oleh Perludem di D'Hotel, Jalan Guntur No. 9, Guntur, Jakarta Selatan pada, Minggu (3/2).

Keserentakan pemilu 2019 itu akan membuat pemilih mendapatkan lima surat suara sekaligus pada 17 April 2019 di TPS nanti. Pemilih akan mendapatkan surat suara Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang pemilihanya akan mendapatkan empat surat suara, karena DKI Jakarta tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu legislatif akan menghadirkan banyak sekali calon kepada pemilih. Ada 16 partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2019 ini. Oleh sebab itu, perlu upaya dan kreatifitas dari banyak kelompok untuk menghadirkan informasi kepada pemilih. Disamping itu, Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Masyarakat Adat sebagai Alternatif untuk Tak "Golput". Partisipasi gerakan masyarakat sipil dalam pencalonan dewan pada Pemilu 2019 bisa bertepuk sebelah tangan dengan adanya kampanye tak menggunakan hak pilih "Golput" tersebut.

Menurut Dian Kartika Sari sebagai Sekretaris Jenderal KPI mengemukakan bahwa, padahal, partisipasi pencalonan merupakan sikap berdasar semangat Reformasi Pasca-Orde Baru, aspek kepesertaaan pemilu Indonesia jauh lebih terbuka dalam bentuk banyaknya partai politik dan sistem proporsional (daftar calon) terbuka, demikian kemukanya saat diskusi.

"Gerakan perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil yang paling banyak mempengaruhi sistem pemilu Indonesia sejak Reformasi," ujar Dian Kartika, Minggu (3/2).

Untuk itulah, kemukanya stigma buruk perempuan tak mampu berpolitik secara signifikan berhasil berkurang. "Akhirnya lahir kebijakan afirmasi perempuan di Pemilu, salah satunya pencalonan 30 % perempuan tiap daerah pemilihan DPR/DPRD," jelasnya.

Adapun narasumber saat diskusi dilangsungkan, yakni turut hadir Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI, April Syar sebagai Pegiat PPUA Disabilitas, Rukka Sombolinggi sebagai Sekretaris Jenderal AMAN, serta Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem.

Sementara, Titi Anggraini mengatakan bahwa, sejak sistem Pemilu proporsional semiterbuka pada 2004 hingga proporsional terbuka pada 2009, 2014, dan kini 2019, pelibatan perempuan menghasilkan keberdayaan politik.

"Selain meningkatkan keterpilihan perempuan dari dibawah 10 % menjadi di atas 15 % sebagai anggota DPR, para perempuan yang berpolitik publik ini punya sumber daya elektabilitas, bahkan keterhubungan dengan masyarakat pemilih yang dipertimbangkan partai politik untuk pemilu periode berikutnya bahkan pencalonan kepala daerah," kata Direktur Eksekutif Perludem.

"Gerakan perjuangan hak warga bagi kelompok disabilitas juga tak bisa dilepaskan dari pemilu," ungkapnya.

Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pemilu makin berkembang, dari pengupayaan akses pemilu berupa jaminan hak pilih dan layanan informasi serta akse memilih, kelompok disabilitas juga telah melakukan pengorganisasian sekaligus dukungan untuk mencalonkan anggota dewan DPR/DPRD/DPD. Koalisi LSM disabilitas mengupayakan pelibatan Pemilu dengan pencalonan 32 warga disabilitas di Pemilu Legislatif.

Berikut data domisilinya; di Aceh (2), DKI Jakarta (4), Jawa Barat (3), Jawa Tengah (6), Jawa Timur (1), DI Yogyakarta (3), Kalimantan Barat (1), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Barat (3), dan Papua (1) mencalonkan pada Pemilu DPR, 11 pada Pemilu DPRD Provinsi, dan 17 pada Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sementara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga terlibat dalam pencalonan utusan masyarakat adat yang mencalonkan di Pemilu DPR/DPRD/DPD.

Pada tahun 2014, ada 38 Caleg utusan politik AMAN yang lolos menjadi anggota legislatif. Kerja-kerja elektoral AMAN pada Pemilu 2014 tercatat berkontribusi dalam memobilisasi total lebih dari 666 ribu suara untuk DPRD Kab./Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Sedangkan di Pemilu 2019 AMAN melakukan pengorganisasi para Caleg utusan masyarakat adat untuk masuk DPR/DPRD/DPD agar bisa mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada keadilan masyarakat adat.

"Pencalonan kelompok perempuan, disabilitas, dan adat tersebut merupakan bagian dari bentuk nyata perbaikan pemerintahan Indonesia" ujarnya

Terbukanya partai politik terhadap tiga kelompok ini melalui pencalonan baik untuk juga disikapi kita sebagai pemilu dengan pertimbangan pilihan. "Apalagi jika di hasil pemilu sebelumnya, ada dewa yang lebih berpihak pada elite disabilitas, dan adat akan lebih kuat berpihak pada pemilih karena diutus/mengatasnamakan kelompoknya," jelasnya.

"Pemilu 2019, bukan cuma Pilpres yang terpilih parpol, para calon dewan dari kelompok perempuan, Kita juga perlu mengingat bahwa, Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak," Imbuhnya mengingatkan

Artinya, dalam satu hari pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019, pemilih tak hanya memilih calon presiden-wakil presiden (Pilpres) tapi juga calon anggota legislatif di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota (Pileg).

Lebih banyak, ajakan atau kampanye mengenai Golput, lebih ditujukan pada pilihan Pilpres adalah gambaran pengupayaan pencalonan dewan DPR/DPRD/DPD itu bisa mengklarifikasi ajakan atau kampanye Golput di tengah riuh dan kompleksitas pemilu serentak.

"Tak setuju dengan pilihan di Pilpres bukan berarti juga tak setuju dengan pilihan parpol atau caleg untuk Pileg," ungkapnya.

Jika ada yang menyimpulkan bahwa himbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berbunyi, "pilih yang terbaik dari yang terburuk" tak bisa diterima dalam memilih calon presiden-wakil presiden, menurutnya kita bisa mempertimbangkan himbauan itu untuk memilih calon anggota legislatif DPR/DPRD/DPD. "Sangat mungkin ada orang-orang baik atau tak punya jejak rekam buruk termasuk para calon dewan dari kelompok perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu
Habib Abdurrahman Assegaf: Kebersamaan Harus Dijaga Demi Wujudkan Pemilu Damai
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Eks Napiter Sofyan Tsauri Ingatkan Pentingnya Jaga Kedamaian Jelang Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]