Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 

Buruh Sektor Retail Tuntut Dimasukan Dalam UMSP
Tuesday 14 Feb 2012 16:13:00

Ilustrasi aksi unjuk rasa (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sebanyak 200 orang buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (14/2). Mereka menuntut segera dimasukkannya sektor retail dan delapan sub sektor dari sektor logam, elektronik dan mesin (LEM) menjadi sektor unggulan dalam Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2012.

Mereka juga menuntut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang UMSP tahun 2012 dirubah dengan menaikkan jumlah UMSP sama dengan daerah tetangga, Kabupaten Bekasi yang menaikkan 25 hingga 30 persen.

“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga tuntutan kami dikabulkan. Kami ingin langsung bertemu dengan Gubernur Fauzi Bowo untuk mendengarkan tuntutan ini,” kata koordinatior aksi unjuk rasa Encep Supriyadi dalam orasinya tersebut.

Ketua Sektor Retail/Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia ini juga menuntut Pemprov DKI perlu melakukan kajian secara rinci dan mendalam dengan melibatkan lembaga kajian dari Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Kami ingin sektor retail dan delapan subsektor LEM dapat dimasukkan ke dalam UMSP DKI,” tegasnya.

Dalam kesmepatan terpisah, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukendar menyatakan, ada kepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 25 Januari 2012 lalu, sektor retail akan dimasukkan ke dalam UMSP DKI 2012. “Tapi dengan catatan, akan dimasukkan bila sudah ada laporan dari tim kecil Dewan Pengupahan yang terdiri dua orang dari serikat pekerja, dua orang asosiasi perusahaan dan dua dari unsur pemerintah,” jelasnya.

Berdasarkan laporan tim kecil tersebut, lanjut dia, hasil kajian terhadap sektor retail sangat lemah sehingga tidak mungkin dimasukkan sebagai sektor unggulan UMSP. Salah satu kelemahannya, belum adanya definisi pasti tentang retail dan belum adanya nomenklatur terkait retail tersebut.

“Artinya, pedagang asongan bisa termasuk retail, pedagang di Pasar Tanah Abang bersama buruhnya termasuk retail, hingga pedagang kelontong di rumah-rumah juga termasuk retail. Kalau dimasukkan ke UMSP, kasihan pedagang kecil yang omzetnya kecil. Mereka bisa bangkrut bila mengeluarkan upah sesuai dengan besaran UMSP,” tandasnya.(bjc/irw)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]