Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 

Buruh Sektor Retail Tuntut Dimasukan Dalam UMSP
Tuesday 14 Feb 2012 16:13:00

Ilustrasi aksi unjuk rasa (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sebanyak 200 orang buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (14/2). Mereka menuntut segera dimasukkannya sektor retail dan delapan sub sektor dari sektor logam, elektronik dan mesin (LEM) menjadi sektor unggulan dalam Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2012.

Mereka juga menuntut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang UMSP tahun 2012 dirubah dengan menaikkan jumlah UMSP sama dengan daerah tetangga, Kabupaten Bekasi yang menaikkan 25 hingga 30 persen.

“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga tuntutan kami dikabulkan. Kami ingin langsung bertemu dengan Gubernur Fauzi Bowo untuk mendengarkan tuntutan ini,” kata koordinatior aksi unjuk rasa Encep Supriyadi dalam orasinya tersebut.

Ketua Sektor Retail/Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia ini juga menuntut Pemprov DKI perlu melakukan kajian secara rinci dan mendalam dengan melibatkan lembaga kajian dari Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Kami ingin sektor retail dan delapan subsektor LEM dapat dimasukkan ke dalam UMSP DKI,” tegasnya.

Dalam kesmepatan terpisah, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukendar menyatakan, ada kepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 25 Januari 2012 lalu, sektor retail akan dimasukkan ke dalam UMSP DKI 2012. “Tapi dengan catatan, akan dimasukkan bila sudah ada laporan dari tim kecil Dewan Pengupahan yang terdiri dua orang dari serikat pekerja, dua orang asosiasi perusahaan dan dua dari unsur pemerintah,” jelasnya.

Berdasarkan laporan tim kecil tersebut, lanjut dia, hasil kajian terhadap sektor retail sangat lemah sehingga tidak mungkin dimasukkan sebagai sektor unggulan UMSP. Salah satu kelemahannya, belum adanya definisi pasti tentang retail dan belum adanya nomenklatur terkait retail tersebut.

“Artinya, pedagang asongan bisa termasuk retail, pedagang di Pasar Tanah Abang bersama buruhnya termasuk retail, hingga pedagang kelontong di rumah-rumah juga termasuk retail. Kalau dimasukkan ke UMSP, kasihan pedagang kecil yang omzetnya kecil. Mereka bisa bangkrut bila mengeluarkan upah sesuai dengan besaran UMSP,” tandasnya.(bjc/irw)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]