Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
2018-07-03 12:19:31

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Arief/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan pada 2018 ini. Sampai saat ini pemerintah memang belum mengajukan usulan perubahan anggaran, walau banyak asumsi yang sebenarnya meleset.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat dimintai komentarnya mengatakan, hingga saat ini pemerintah melihat asumsi makro yang disusun untuk tahun anggaran 2018 masih tepat. Jadi belum ada pengajuan pembahasan APBN-P 2018. "Kalau prediksi pemerintah bagus dalam asumsi makro sebetulnya tidak perlu ada perubahan anggaran. Kalau ada perubahan anggaran, itu berarti pemerintah kurang tepat memprediksi," ucapnya, Senin (2/7) di ruang kerjanya, Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Faktanya, kata Bambang, kini harga minyak dunia sudah naik dari 48 USD per barel menjadi 78 USD per barel. Ini tentu harus merubah asumsi. Belum lagi kurs rupiah yang masih berfluktuasi tentu mengoreksi banyak asumsi makro yang ditargetkan pemerintah. Di sisi lain, Bambang menyayangkan target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah selalu rendah. Realisasinya pun rendah. Pada 2018 ini, misalnya, pertumbuhan dipatok 5,4-6,1 persen. Padahal sudah sekitar Rp1.000 triliun anggaran dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur.

Harusnya, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, pembangunan infrastruktur membawa dampak signifikan pada angka pertumbuhan ekonomi. "Saya juga sangat menyayangkan, mengapa setiap kali membuat target asumsi makro terutama terhadap pertumbuhan ekonomi selalu mematok di posisi rendah 5,2-5,6 persen di 2019. Di 2018 5,4-6,1 persen. Padahal, pemerintah sudah menghabiskan Rp1.000 triliun untuk membangung infrastruktur," keluhnya.

Ditambahkan Bambang, pemerintah juga sudah menggunakan APBN untuk dana desa yang sekarang mencapai Rp187 triliun hingga tahun 2018. Total anggaran tersebut sudah menggerus hak subsidi rakyat. Ini pun tidak memberikan dampak positif untuk mengejar target pertumbuhan. 16 paket kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah ternyata juga tak menstimulus pertumbuhan.

"Saat pemerintah merilis paket kebijakan ke-14, Presiden Joko Widodo sempat sesumbar bahwa pertumbuhan ekonomi akan tinggal landas. Tapi, mengapa target pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan sering meleset dari target, kilah Anggota Komisi V DPR ini penuh tanda tanya. Akhirnya, Bambang berpendapat, mestinya dengan banyak fakta perubahan ekonomi terkini, harusnya ada usulan pembahasan APBN-P 2018.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait APBN
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun
DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017
Fraksi Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017
DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bagaimana Paus Fransiskus Tangani Skandal Seks di Gereja Katolik?
Kebakaran Dahsyat Lalap Kota Tua Ibu Kota Bangladesh, 78 Korban Tewas Terus Bertambah
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba
BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]