Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
2018-07-03 12:19:31

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Arief/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan pada 2018 ini. Sampai saat ini pemerintah memang belum mengajukan usulan perubahan anggaran, walau banyak asumsi yang sebenarnya meleset.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat dimintai komentarnya mengatakan, hingga saat ini pemerintah melihat asumsi makro yang disusun untuk tahun anggaran 2018 masih tepat. Jadi belum ada pengajuan pembahasan APBN-P 2018. "Kalau prediksi pemerintah bagus dalam asumsi makro sebetulnya tidak perlu ada perubahan anggaran. Kalau ada perubahan anggaran, itu berarti pemerintah kurang tepat memprediksi," ucapnya, Senin (2/7) di ruang kerjanya, Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Faktanya, kata Bambang, kini harga minyak dunia sudah naik dari 48 USD per barel menjadi 78 USD per barel. Ini tentu harus merubah asumsi. Belum lagi kurs rupiah yang masih berfluktuasi tentu mengoreksi banyak asumsi makro yang ditargetkan pemerintah. Di sisi lain, Bambang menyayangkan target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah selalu rendah. Realisasinya pun rendah. Pada 2018 ini, misalnya, pertumbuhan dipatok 5,4-6,1 persen. Padahal sudah sekitar Rp1.000 triliun anggaran dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur.

Harusnya, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, pembangunan infrastruktur membawa dampak signifikan pada angka pertumbuhan ekonomi. "Saya juga sangat menyayangkan, mengapa setiap kali membuat target asumsi makro terutama terhadap pertumbuhan ekonomi selalu mematok di posisi rendah 5,2-5,6 persen di 2019. Di 2018 5,4-6,1 persen. Padahal, pemerintah sudah menghabiskan Rp1.000 triliun untuk membangung infrastruktur," keluhnya.

Ditambahkan Bambang, pemerintah juga sudah menggunakan APBN untuk dana desa yang sekarang mencapai Rp187 triliun hingga tahun 2018. Total anggaran tersebut sudah menggerus hak subsidi rakyat. Ini pun tidak memberikan dampak positif untuk mengejar target pertumbuhan. 16 paket kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah ternyata juga tak menstimulus pertumbuhan.

"Saat pemerintah merilis paket kebijakan ke-14, Presiden Joko Widodo sempat sesumbar bahwa pertumbuhan ekonomi akan tinggal landas. Tapi, mengapa target pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan sering meleset dari target, kilah Anggota Komisi V DPR ini penuh tanda tanya. Akhirnya, Bambang berpendapat, mestinya dengan banyak fakta perubahan ekonomi terkini, harusnya ada usulan pembahasan APBN-P 2018.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait APBN
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun
DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017
Fraksi Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017
DPR Minta Pemerintah Kelola APBN Lebih Prudent
Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dua Pelaku Pembunuhan Pemandu Karoke Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan
Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
Panglima TNI Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Jasa Raharja Serahkan Santunan Kepada 100 Ahli Waris Penumpang Pesawat Lion Air JT-610
Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers
Polisi Melakukan 37 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di TKP Pondok Melati Bekasi
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]