Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Editorial    
 
Parpol
Betulkah Presiden dan Wapres Harus Tunduk dan Patuh Kepada Parpol Pengusungnya ??
Sunday 12 Apr 2015 20:43:37

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JUDUL Diatas penulis temukan disalah satu jejaring media social, cukup menggelitik dan relevan dalam kondisi saat ini, terutama terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi pada konggres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui kehadiran Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam konggres tersebut, terutama kapasitasnya sebagai sosok seorang presiden kurang di-ewongke (kurang dihargai- ed), terutama oleh Megawati Soekarnoputri yang dalam konggres tersebut terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP.

Bahkan dari atas podium dalam pidatonya yang cukup berapi-api Megawati banyak ditujukan kepada Jokowi yang dianggapnya sebagai petugas partai yang kurang 'taat', selain juga terungkapnya hal adanya 'penumpang gelap' di pemerintahan. Akhirnya banyak analisa yang berkembang terkait kurang mesranya hubungan antara Megawati dan Jokowi tersebut.

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa, kader partai banteng yang duduk di pemerintahan atau menjadi wakil rakyat adalah petugas partai. Megawati mengancam mereka dan akan mengeluarkan dari PDI Perjuangan bila menolak sebutan itu. “Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).

Megawati mengatakan, para kader berkewajiban menjalankan perintah partai. “Sebagai perpanjangan partai, wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai,” ujarnya.

Hubungan Megawati dengan Jokowi dikabarkan kurang mesra belakangan ini. Salah satu alasannya diduga karena Jokowi menolak melantik calon Kepala Polri pilihan PDIP, Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG), meski BG telah memenangi praperadilan status penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang batal demi hukum.

Bagaimana seharusnya sosok kader partai setelah mendapat amanah sebagai orang nomor satu dinegeri ini, banyak analisa yang berkembang. Ada yang menyatakan wajar saja harus loyal kepada partai pengusungya, namun disisi lain ada juga yang berpendapat setelah menyandang kedudukan baik di parlemen maupun di ekesekutif seharusnya baju partai dilepaskan dan focus untuk kepentingan rakyat.

Terlepas dari pro dan kotra yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, mari kita simak kembali, apa yang tersirat dan menjadi landasan bagi para pemimpin dan pengurus partai politik, bahwa dalam, UUD NRI Th 1945: Pasal 6A ayat (2) menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu."

Bahwa Pasal 6A ayat (2) ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Parpol atau gabungan Parpol hanyalah mengusulkan calon Presiden dan Wapres.

Pasal 6A ayat (1) menyatakan: "Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Jelaslah bahwa, yang memilih Presiden dan Wapres adalah rakyat - dan bukan Parpol. Setelah pasangan Capres dan Cawapres terpilih sebagai Presiden dan Wapres, maka yang bersangkutan berkewajiban berbakti kepada Nusa dan Bangsa, dan bukan berbakti kepada Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkannya.

Sebagaimana Sumpah/Janji Presiden dan Wapres yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Th 1945: "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dan Wapres RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Jelaslah bahwa UUD (konstitusi negara) tidak memerintahkan Presiden/Wapres harus tunduk dan berbakti kepada Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkannya.

Mestinya para petinggi parpol paham dan mengerti apa yang tertulis secara tegas di dalam konstitusi Negara RI.(*)


Share : |

 
Berita Terkait Parpol
Jaksa Agung HM Prasetyo Setuju Partai Ini Dibubarkan
KPU Larang Parpol Pajang Foto Pendiri NU dan Muhammadiyah
PBB dan PKPI Lanjut ke Verifikasi Faktual dari 9 Parpol Pasca Putusan Bawaslu
Prabowo Antar Berkas Pendaftaran Partai Gerindra Peserta Pemilu 2019 ke KPU
Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Pengurus Gereja Agustinus Rottie Terdakwa Pencabulan Divonis 5 Tahun akan Dikeluarkan DPO
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]