Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
2018-10-15 21:52:36

Ilustrasi. Tampak Direktur Bank Dunia (paling kiri) dan Direktur IMF (kedua kiri) berfoto dengan menunjukkan simbol 2 jari, saat bersama Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Dunia (World Bank/WB) berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawam mengingatkan pemerintah Indonesia dengan menambah utang baru US$1 miliar di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.

"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri Gunawan melalui keterangannya, Senin (15/10).

Jumlah tersebut, kata Heri, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.

"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Per Agustus 2018 posisi utang pemerintah saja sudah sebesar Rp4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30.31%.

"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27% terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30%? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," bebernya.

Oleh karenanya, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.

"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat
Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]