Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
2018-10-15 21:52:36

Ilustrasi. Tampak Direktur Bank Dunia (paling kiri) dan Direktur IMF (kedua kiri) berfoto dengan menunjukkan simbol 2 jari, saat bersama Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Dunia (World Bank/WB) berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawam mengingatkan pemerintah Indonesia dengan menambah utang baru US$1 miliar di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.

"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri Gunawan melalui keterangannya, Senin (15/10).

Jumlah tersebut, kata Heri, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.

"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Per Agustus 2018 posisi utang pemerintah saja sudah sebesar Rp4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30.31%.

"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27% terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30%? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," bebernya.

Oleh karenanya, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.

"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
Beban Bunga Utang Indonesia Melonjak Hingga 94 Persen
Sekali Lagi Soal Utang
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]