Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hutang Luar Negeri
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
2018-10-15 21:52:36

Ilustrasi. Tampak Direktur Bank Dunia (paling kiri) dan Direktur IMF (kedua kiri) berfoto dengan menunjukkan simbol 2 jari, saat bersama Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Dunia (World Bank/WB) berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawam mengingatkan pemerintah Indonesia dengan menambah utang baru US$1 miliar di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.

"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri Gunawan melalui keterangannya, Senin (15/10).

Jumlah tersebut, kata Heri, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.

"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Per Agustus 2018 posisi utang pemerintah saja sudah sebesar Rp4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30.31%.

"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27% terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30%? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," bebernya.

Oleh karenanya, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.

"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)



 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
 
Di Tengah Pandemi Corona, RI Tarik Utang Rp4,95 T dari Bank Dunia
 
Utang Pemerintah dan Utang BUMN Mencapai Rp 10.600 Triliun
 
Utang Baru Jadi Bahaya Laten Bagi Bangsa Indonesia
 
Tambah Utang, Menkeu Munculkan Kontroversi Baru
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat
Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Presiden AS Donald Trump Ancam akan Kerahkan Militer untuk Memadamkan Kerusuhan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]