Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    
 
Jalan TOL
Berbagai Pihak Menolak Rencana Kenaikan Tarif TOL JORR
2018-06-14 15:00:08

Ilustrasi. Jalan Tol JORR.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberlakukan perubahan tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai Rabu (20/6/2018) pukul 00.00 WIB mendatang, berbagai pihak menolak rencana menaikkan lagi tarif tol tersebut.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menegaskan, kenaikan tarif yang dilakukan saat pendapatan jalan tol yang sedang naik itu sangatlah tidak logis.

Apalagi kenaikan pendapatan itu tidak diikuti dengan pelayanan jalan tol yang mumpuni. Buktinya, kata dia, tol mestinya jalan bebas hambatan justru tak lepas dari macet.

"Sejatinya jalan tol itu bebas macet dan bebas antri. Namun kita saksikan tiada jam apalagi jam pagi dan sore. Semua ruas tol macet luar biasa," tuturnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/6).

BPJT beralasan, kenaikan tarif untuk membiayai pemeliharaan jalan tol. Padahal tercatat pendapatan jasa marga pada tahun 2017 sebesar Rp 2,2 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp 1,88 triliun.

Pendapatan untuk tol dan usaha lainnya sebesar Rp 8,92 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp 8,83 triliun.

"Saya anggap pemerintah tidak fair," ketus Andrianto.

"Harusnya tingkatkan pelayanan cari formula sehingga tol benar-benar bebas hambatan. Jangan melulu kejar tarif. Saya was-was jangan ini buat nutup lobang APBN. DPR harus tolak ini," pungkas aktivis mahasiswa tahun 98 ini.

Sementara, Tarif Toll Naik 15 Ribu Sebagai Pil Pahit Idul Fitri, sebagaimana rilis pers yang di terima redaksi dari Adri Zulpianto sebagai Koord. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Kamis (14/6).

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberlakukan perubahan tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai Rabu (20/6/2018) pukul 00.00 WIB.

Setelah perubahan itu, nantinya kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus dikenai tarif Rp 15.000, sedangkan golongan 2 dan 3 tarifnya Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 tarifnya Rp 30.000.

Tarif sebelumnya untuk golongan I sebesar Rp 9.500, golongan II Rp 11.500, golongan III Rp 15.500, golongan IV, Rp 19.000, dan golongan V Rp 23.000.

Tarif baru ini berlaku di ruas-ruas Tol JORR, seperti Penjaringan-Kebon Jeruk, Kebon Jeruk-Ulujami, Ulujami-Pondok Pinang, dan Pondok Pinang-Taman Mini.

Selain itu, Tol Taman Mini-Cikunir, Cikunir-Cakung, Cakung-Rorotan, jalan tol menuju Tanjung Priok, Rorotan-Kebon Bawang, dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Lembaga Center for Budget Analysist) menilai, Kenaikan tarif tol ini sebetulnya sebagai bentuk penjajahan baru perusahaan pengelola jalan tol kepada pengguna jalan tol. Perusahaan Pengelola jalan Tol "memperkosa" Negara untuk menaikan tarif tol dengan seenak saja. Sungguh terlalu kalian !!!

Selain itu Alasan kenaikan tarif Tol untuk pemeliharaan Jalan Tol benar benar tidak masuk akal karena diberlakukan pada saat pendapatan jalan tol sedang naik. Seharusnya kenaikan pendapatan perusahaan jalan Tol tersebut dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan jalan.

Tercatat, pendapatan jasa marga pada tahun 2017 sebesar Rp.2,2 Triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp.1.88 triliun. Pendapatan untuk tol dan usaha lainnya sebesar Rp. 8,92 Triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp. 8,83 Triliun.

Dengan ada kenaikan Jalan Tol ini, Kami dari ALASKA meminta kepada DPR untuk segera turun tangan atau Intervensi untuk membatalkan kenaikan tarif jalan Tol tersebut. karena kenaikan tarif jalan tol merupakan kado pil pahit idul fitri buat pengguna jalan tol.

Kemudian yang paling aneh buat Publik adalah, masa' BPJT menjadi perpanjangan tangan bagi perusahaan jalan Tol untuk menaikan tarif tol sesuka suka pengelola jalan Tol tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

*Adri Zulpianto*
Koord. ALASKA
0856 18 666 45

*ALASKA*
(Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Terdiri dari

*Lembaga Kaki Publik*
(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Dan
*Lembaga CBA*
(Lembaga Center for Budget Analysist).(dbs/wid/rmol/bh/mnd/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jalan TOL
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]