Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi
2019-05-22 12:15:30

Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf (batik merah) saat rapat paripurna.(Foto: Jaka/od)
JAKARTA, Berita HUKUm - Pemilu 2019 sudah usai. Ketegangan politik masih terus terasa pascapemilu. Sengketa dan konflik politik selalu jadi imbas dari kompetisi politik di mana pun. Pada Pemilu 2019, dugaan kecurangan dan sengketa hasil Pemilu meningkat. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau untuk memberikan laporan evaluasinya kepada DPR RI seputar penyelenggaraan Pemilu serentak tahun ini di Tanah Air.

Imbauan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (20/5/2019). Seperti diketahui, pada Pemilu serentak lalu yang menyatukan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dugaan kecurangan masif terjadi, terutama pada perhitungan suara untuk Pilpres.

"Undang-Undang Pemilu memberikan kewajiban kepada Bawaslu untuk memberi laporan periodik manakala dibutuhkan. Dan hari ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami mendesak kepada Pimpinan DPR untuk memerintahkan komisi terkait, agar Bawaslu memberi laporan evaluasi kepada DPR sebagai kewajiban Bawaslu," ucap politisi F-PKS tersebut.

Pada forum resmi DPR RI itu, Pimpinan DPR RI didesak memerintahkan Komisi II DPR RI untuk meminta Bawaslu menyerahkan laporan evaluasi Pemilu. Dari laporan ini diharapkan ada perbaikan untuk kualitas Pemilu masa depan sekaligus juga mengungkap banyak dugaan kecurangan, kekurangan yang harus segera diperbaiki, dan maladminstrasi yang dilakukan para penyelenggara Pemilu.(mh/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Pemilu
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]