Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Tanah
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
2018-07-20 07:37:09

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Agraria dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan perlunya pembentukan Pengadilan Pertanahan menurut para ahli disebabkan karena banyaknya putusan pengadilan tentang masalah pertanahan bukan menyelesaikan masalah malah memicu konflik.

"Maka, dalam RUUP diperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa berupa pengadilan pertanahan yang secara implisit dimaksudkan untuk menangani sengketa pertanahan yang saat ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (PN)," jelasnya saat memimpin RDPU dengan Pakar Hukum Agraria, diantaranya, Suriyaman Mustari, Prof Nurhasan Ismail dan Kurnia Warman di Gedung DPR, Rabu ( 19/7).

Lebihlanjut, Nini sapaan akrab Nihayatul mengatakan, RUU pertanahan juga harus menjadi penguat tehadap UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasalnya. kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini banyak melenceng dari UUPA .

"Para pakar juga menemukan fakta bahwa ada beberapa pasal dalam RUU pertanahan yang melemahkan UUPA," jelasnya. Selanjutnya, mereka juga mengatakan mengenai inkonsisten dan multitafsir dalam Pasal 27 RUU Pertanahan perlu dicermati.

"Penentu Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan swasta dan BUMN itu 10ribu, dulu disepakati begitu. Karena tingkat penguasaan tanah sangat tinggi, kesenjangan kepemilihan tanah sangat besar saat ini," jelasnya.

Kemudian, mengenai hak pengelolaan tanah pertanian, ada penetapan tanah untuk pertanian dan harus dipertahanakan. "RUU ini perlu menegaskan penetapan tanah ulayat, bukan hanya mengakui karena suda ada di UUPA," tuturnya.

Para pakar pertanahan juga menilai perlunya pembentukan Bank Tanah, untuk memenuhi hak tanah untuk kelas menengah ke bawah. Sekaligus mengontrol harga tanah.(ria,mp/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan
KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah
Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh
Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]